Pemerintah Matangkan Rencana Eksplorasi Panas Bumi di Gunung Tampomas
Jum'at, 05 Maret 2021 - 05:45 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pengeboran wilayah kerja panas bumi di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tengah dalam tahap eksekusi oleh pemerintah mulai tahun 2021. Optimalisasi potensi panas bumi di lokasi tersebut dinilai layak memenuhi syarat untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) guna mematangkan rencana eksplorasi tersebut pada Kamis (4/3). Pembangunan PLTP Tampomas tersebut merupakan bagian dari percepatan pengembangan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.
"Pemilihan lokasi program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di wilayah Gunung Tampomas tersebut berdasarkan rangking yang telah ditetapkan oleh Badan Geologi dan surat permohonan Bapak Bupati Sumedang kepada Menteri ESDM," ujar Direktur Panas Bumi Harris dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).
Baca juga: Ini Biang Kerok Pengembangan Panas Bumi Akan Begini-begini Aja
Berdasarkan hasil studi Badan Geologi, lanjut Harris, wilayah Gunung Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar 100 Megawatt (MW) dengan rencana pengembangan sebesar 55 MW.
Pelaksanaan program WKP Tampomas sendiri akan dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi hingga pengurusan perizinan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA), izin lokasi dan sebagainya. "Milestone pelaksanaan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah akan dimulai tahun ini hingga 2025," jelas Harris.
Dia melanjutkan, program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya panas bumi sehingga mengurangi risiko kegagalan para pengembang.
Panas bumi diharapkan dapat berperan dengan menyumbangkan 7.241,5 MW kapasitas terpasang di tahun 2025. Saat ini, jumlah kapasitas terpasang baru 2.130,7 dari 4.793 MW dimana Jawa Barat menyumbang paling besar sebesar 1.193,8 MW.
Baca juga: Mutasi Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Jokowi: Tak Perlu Khawatir
"Hasilnya sangat positif meskipun awal-awal pelaksanaan kegiatan panas bumi banyak dinamika. Yang paling penting adalah sinergi semua pihak melihat semua ini sebagai proyek kepentingan bersama," tegas Harris.
Di samping itu, keberadaan pembangkit listrik panas bumi mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Kira-kira satu PLTP bisa menampung 400 orang mulai dari proses buka lahan, eksplorasi sampai eksploitasi dan pengembangan," ungkap Harris.
Menyambut rencana proyek PLTP tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir optimis kehadiran PLTP akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat. "Saya harap proyek ini ada akselerasi lebih cepat seiring mulai dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi dan solusi permasalahannya apa," kata Dony.
Baca juga: Catat! Holding Panas Bumi Ditargetkan Rampung 2021
Pemkab Sumedang sendiri berkomitmen terus mendorong pemanfaatan EBT untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 23% pada tahun 2025.
"Kami akan menyusun langkah-langkah sistematis dengan metode pentahelix. Saya yakin dengan konsolidasi birokrasi dan mobilitas modal sosial masyarakat masalah-masalah di lapangan akan teratasi," pungkas Dony.
Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) guna mematangkan rencana eksplorasi tersebut pada Kamis (4/3). Pembangunan PLTP Tampomas tersebut merupakan bagian dari percepatan pengembangan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.
"Pemilihan lokasi program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di wilayah Gunung Tampomas tersebut berdasarkan rangking yang telah ditetapkan oleh Badan Geologi dan surat permohonan Bapak Bupati Sumedang kepada Menteri ESDM," ujar Direktur Panas Bumi Harris dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).
Baca juga: Ini Biang Kerok Pengembangan Panas Bumi Akan Begini-begini Aja
Berdasarkan hasil studi Badan Geologi, lanjut Harris, wilayah Gunung Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar 100 Megawatt (MW) dengan rencana pengembangan sebesar 55 MW.
Pelaksanaan program WKP Tampomas sendiri akan dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi hingga pengurusan perizinan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA), izin lokasi dan sebagainya. "Milestone pelaksanaan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah akan dimulai tahun ini hingga 2025," jelas Harris.
Dia melanjutkan, program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya panas bumi sehingga mengurangi risiko kegagalan para pengembang.
Panas bumi diharapkan dapat berperan dengan menyumbangkan 7.241,5 MW kapasitas terpasang di tahun 2025. Saat ini, jumlah kapasitas terpasang baru 2.130,7 dari 4.793 MW dimana Jawa Barat menyumbang paling besar sebesar 1.193,8 MW.
Baca juga: Mutasi Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Jokowi: Tak Perlu Khawatir
"Hasilnya sangat positif meskipun awal-awal pelaksanaan kegiatan panas bumi banyak dinamika. Yang paling penting adalah sinergi semua pihak melihat semua ini sebagai proyek kepentingan bersama," tegas Harris.
Di samping itu, keberadaan pembangkit listrik panas bumi mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Kira-kira satu PLTP bisa menampung 400 orang mulai dari proses buka lahan, eksplorasi sampai eksploitasi dan pengembangan," ungkap Harris.
Menyambut rencana proyek PLTP tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir optimis kehadiran PLTP akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat. "Saya harap proyek ini ada akselerasi lebih cepat seiring mulai dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi dan solusi permasalahannya apa," kata Dony.
Baca juga: Catat! Holding Panas Bumi Ditargetkan Rampung 2021
Pemkab Sumedang sendiri berkomitmen terus mendorong pemanfaatan EBT untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 23% pada tahun 2025.
"Kami akan menyusun langkah-langkah sistematis dengan metode pentahelix. Saya yakin dengan konsolidasi birokrasi dan mobilitas modal sosial masyarakat masalah-masalah di lapangan akan teratasi," pungkas Dony.
(ind)
Lihat Juga :
