Ini Biang Kerok Pengembangan Panas Bumi Akan Begini-begini Aja
Senin, 01 Maret 2021 - 14:16 WIB
loading...
Pengembangan panas bumi di dalam negeri masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya yang paling utama adalah terkait disparitas harga. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengembangan panas bumi di dalam negeri masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya yang paling utama adalah terkait disparitas harga proyek panas bumi dan tarif listrik untuk masyarakat.
Baca Juga: Pemanfaatan Panas Bumi Dalam Negeri, Jauh Panggang dari Api
Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Priyandaru Effendi mengatakan, masalah utama dalam pengembangan panas bumi adalah masalah harga dengan disparitas harga. Menurut dia, perlu harga yang berkeadilan bagi investor sesuai dengan keekonomian proyek dan juga PLN sebagai pembeli energi panas bumi.
"Jadi pembeli panas bumi hanya PLN yang mana perusahaan menjual listriknya ke masyarakat dan harganya tidak boleh di atas pemerintah sehingga PLN punya keterbatasan. Sementara dari developer itu juga punya harga keekonomian yang tentu saja kita mengharapkan harga yang kita jual sesuai dengan keekonomian proyek kita," ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (1/3/2021).
Priyandaru menuturkan, industri panas bumi hampir sama dengan industri minyak dan gas (migas) di mana harus melakukan eksplorasi di depan sehingga memiliki risiko yang tinggi. Namun bedanya, industri migas pembelinya banyak dan harganya diatur oleh pasar.
"Sementara panas bumi di-drive oleh satu, yaitu PLN dan harganya diatur oleh pemerintah. Jadi kami harus melakukan optimisasi di segala hal agar harga bisa kompetitif," tuturnya.
Baca Juga: Pemanfaatan Panas Bumi Dalam Negeri, Jauh Panggang dari Api
Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Priyandaru Effendi mengatakan, masalah utama dalam pengembangan panas bumi adalah masalah harga dengan disparitas harga. Menurut dia, perlu harga yang berkeadilan bagi investor sesuai dengan keekonomian proyek dan juga PLN sebagai pembeli energi panas bumi.
"Jadi pembeli panas bumi hanya PLN yang mana perusahaan menjual listriknya ke masyarakat dan harganya tidak boleh di atas pemerintah sehingga PLN punya keterbatasan. Sementara dari developer itu juga punya harga keekonomian yang tentu saja kita mengharapkan harga yang kita jual sesuai dengan keekonomian proyek kita," ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (1/3/2021).
Priyandaru menuturkan, industri panas bumi hampir sama dengan industri minyak dan gas (migas) di mana harus melakukan eksplorasi di depan sehingga memiliki risiko yang tinggi. Namun bedanya, industri migas pembelinya banyak dan harganya diatur oleh pasar.
"Sementara panas bumi di-drive oleh satu, yaitu PLN dan harganya diatur oleh pemerintah. Jadi kami harus melakukan optimisasi di segala hal agar harga bisa kompetitif," tuturnya.
Lihat Juga :
