Holding BUMN Pertahanan: Belum Dikokang, Sudah Pasang Target Muluk
Sabtu, 06 Maret 2021 - 13:31 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah menyusun skema pembentukan holding BUMN industri pertahanan. Holding ini akan dinamai Defend ID.
Holding BUMN ini dinilai menjadi lokomotif kemandirian industri pertahanan Indonesia dan meningkatkan operational excellence industri pertahanan. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengatakan, harmonisasi dan kerja sama dalam membangun industri pertahanan nasional sangat penting dilakukan. ( Baca juga:Tak Mau Berat Sebelah, Erick juga Minta Bank Partikelir Turunkan Bunga Kredit )
"Namun kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi saat ini membutuhkan keteguhan visi misi bersama antara stakeholders terkait. Bentuk dorongan pemerintah dalam perkembangan industri pertahanan untuk mencapai kemandirian selaku stakeholder utama adalah dengan menyiapkan payung hukum sebagai landasan ekosistem industri pertahanan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (5/3/2021).
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan sebelumnya sudah meningkatkan anggaran belanja alutsista melalui skema pembiayaan pinjaman dalam dan luar negeri. M. Herindra berharap hal itu dapat mendorong transformasi spending investment.
Peningkatan ini diharapkan menjadi stimulus positif terhadap peningkatan kemandirian industri pertahanan guna pemenuhan kebutuhan pengguna.
Holding BUMN ini dinilai menjadi lokomotif kemandirian industri pertahanan Indonesia dan meningkatkan operational excellence industri pertahanan. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengatakan, harmonisasi dan kerja sama dalam membangun industri pertahanan nasional sangat penting dilakukan. ( Baca juga:Tak Mau Berat Sebelah, Erick juga Minta Bank Partikelir Turunkan Bunga Kredit )
"Namun kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi saat ini membutuhkan keteguhan visi misi bersama antara stakeholders terkait. Bentuk dorongan pemerintah dalam perkembangan industri pertahanan untuk mencapai kemandirian selaku stakeholder utama adalah dengan menyiapkan payung hukum sebagai landasan ekosistem industri pertahanan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (5/3/2021).
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan sebelumnya sudah meningkatkan anggaran belanja alutsista melalui skema pembiayaan pinjaman dalam dan luar negeri. M. Herindra berharap hal itu dapat mendorong transformasi spending investment.
Peningkatan ini diharapkan menjadi stimulus positif terhadap peningkatan kemandirian industri pertahanan guna pemenuhan kebutuhan pengguna.
Lihat Juga :
