Bisnis di Rumah Cara UMKM dan Informal Bangkit di Tengah Krisis Corona

JAKARTA - Kebijakan pemerintah menetapkan status tanggap darurat sebagai langkah antisipasi persebaran wabah virus corona (Covid-19) di beberapa wilayah, membuat para pekerja informal dan UMKM tidak bisa lagi bekerja.

Terlebih lagi, jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia lebih besar dibandingkan pekerja sektor formal. Hal ini pun ditegaskan oleh pengamat dari Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Akhmad Akbar Susamto. Menurut dia, sekitar 71,7 juta orang atau 56,7% dari total tenaga kerja masuk dalam sektor informal.

"Mayoritas dari mereka bekerja pada usaha skala mikro sebesar 89%. Dampak pandemi corona ini tentu sangat memengaruhi mata pencaharian mereka karena mereka bergantung pada penghasilan harian dan mobilitas orang. Terlebih lagi, saat ini sudah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sudah pasti mereka akan rapuh," ungkap Akhmad.

Dengan melemahnya penjualan, para pedagang yang menggantungkan pendapatannya pada penjualan harian tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya. Tentunya hal seperti ini pernah terjadi pada masa krisis ekonomi 1998 yang menyebabkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru menjadi sektor paling rentan terkena hantamannya.

"Kesulitan yang dialami sektor informal dan UMKM saat ini tentu berbeda dengan krisis 98. Kalau krisis 98, karena ketidakstabilan keuangan, mereka yang tidak terafiliasi dengan sektor keuangan tidak masalah. Banyak UMKM kita yang tidak mendapatkan akses pembiayaan dari sektor finansial, masih aman-aman saja," ungkap Akhmad.

Akhmad menambahkan, krisis ekonomi dan keuangan sebelumnya hanya di sektor-sektor tertentu. Sementara saat ini UMKM justru menjadi sektor yang paling rentan terhadap krisis karena corona.

"Kalau dibandingkan dengan krisis yang saat ini terjadi karena Covid-19 berbeda, hampir di beberapa negara, semua tidak bisa dengan mudah dihindarkan," lanjut Akhmad.

Saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengendalikan persebaran Covid-19. Sebab, dengan menahan laju persebarannya akan memberikan pengaruh terhadap kestabilan ekonomi kecil.

Hal ini pun turut ditegaskan Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun. Dia mengatakan, wabah korona tentunya sangat mengganggu pendapatan para pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM. Mereka sulit mengatur modal dan gaji karyawan karena kurangnya pemasukan. Bila bisa ditekan, sektor UMKM masih bisa berjalan.

"Seperti yang kita lihat saat ini, banyak para pelaku usaha memilih untuk kembali ke kampungnya daripada harus berdiam diri di Jakarta tanpa ada pemasukan dan menghabiskan pendapatan mereka saja," kata Ikhsan.

Selain itu, lanjut Ikhsan, langkah untuk tetap meningkatkan daya beli masyarakat juga perlu direspons dengan cepat.

Butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa membangkitkan kembali modal usaha bagi para pelaku bisnis informal. "Paling tidak, mereka membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun untuk bisa merasakan kestabilan usahanya," tambahnya.

Untuk tetap memastikan kelangsungan UMKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah siap menerapkan program dan langkah mitigasi. Program tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo memitigasi wabah dampak korona terhadap para pelaku koperasi dan UMKM.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dalam diskusi virtual pada Rabu (15/4) menegaskan, Kementerian sudah menyusun program yang bisa mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap koperasi dan UMKM.

Nantinya akan ada sembilan program pemerintah yang bisa membangkitkan kembali sektor UMKM. Seperti stimulus daya beli UMKM dan koperasi, belanja di warung tetangga, program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit yang dikhususkan bagi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Mikro (LPDB KUMKM), dan program masker untuk semua.

"Program masker untuk semua ini kita khususkan untuk pedagang pasar kuliner supaya mereka tetap mendapatkan pelanggan," ungkap Teten.

Teten menambahkan, tentunya program tersebut disesuaikan dengan arahan Presiden. "Kami berharap upaya ini bisa mendorong usaha para pelaku KUMKM di Indonesia tetap laju dan kondisi bisa segera pulih," ungkapnya.

Tentunya program yang disediakan oleh pemerintah diharapkan bisa membangkitkan kembali sektor informal dan UMKM agar bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi.

Sejauh ini sudah cukup banyak pelaku UMKM yang mulai mengalihkan usahanya ke bidang lain demi mempertahankan hidup. Satu contoh, perajin batik di Probolinggo, Jawa Timur, kini beralih menjadi perajin masker berbahan batik. Langkah itu untuk mengantisipasi sepinya peminat batik. Apalagi, di sisi lain kebutuhan masker juga begitu meningkat seiring imbauan pemerintah untuk menggunakan masker demi menghindari persebaran Covid-19.

Bahkan, selain pelaku UMKM, sejumlah warga juga mulai memproduksi masker untuk dipasarkan. Tak pelak, kini mulai ditemukan penjual masker di pinggir jalan dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp100.000.

Selain masker, sejumlah perajin bordir di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, juga mulai pindah objek dengan memproduksi alat pelindung diri (APD) untuk tim medis. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Magelang merangkul sejumlah perajin lokal untuk memproduksi APD.

Selain masker, sejumlah produk dari bahan alami juga bisa didapati di tengah mewabahnya Covid-19. Misalnya, empon-empon yang disebut-sebut bisa membantu meredam persebaran Covid-19. Alhasil, banyak orang yang mulai kembali mengonsumsi ramuan-ramuan tradisional seperti ramuan kunyit, temulawak, dan jahe. Begitu juga pembuatan hand sanitizer kini makin marak di masyarakat. Semua itu sebagai upaya agar produktivitas masyarakat tidak mati di tengah adanya kebijakan pembatasan sosial.

Pengamat sosial Devie Rahmawati menilai, ?kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi para pelaku usaha ini sudah baik, tetapi perlu diperhatikan juga bahwa kebijakan ini sebaiknya bukan hanya diterapkan bagi mereka yang terdampak langsung Covid-19.

"Seharusnya, penerapannya bisa dilakukan secara merata untuk semua usaha yang terdampak dalam beberapa waktu ke depan. Adanya kebijakan tersebut menjadi satu bukti bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat supaya perekonomian tetap berjalan," ungkap wanita yang juga dosen dan peneliti tetap program Vokasi Humas Universitas Indonesia.

Menurut Devie, kebijakan tersebut untuk menjaga kestabilan ekonomi negara mengingat UMKM sebagai penggerak ekonomi yang memiliki peran besar.

Agar UMKM bisa terus berjalan dan berproduksi dengan baik, para pelaku usaha ini bisa memanfaatkan platform digital untuk mempertahankan usahanya di tengah perlemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Adanya kondisi seperti ini membuat para pelaku UMKM, khususnya bagi mereka yang belum memaksimalkan platfo?rm digital bisa mulai belajar dan memanfaatkannya dengan baik," katanya.

Devie menambahkan, penggunaan teknologi tersebut bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti melakukan komunikasi bisnis melalui whatsapp, telegram, atau menawarkan kepada lingkungan terdekat melalui daring.

Kebijakan pemerintah terkait work from home (WFH) atau bekerja dari rumah menjadi angin segar, salah satunya bagi UMKM yang bergerak di sektor kuliner. "Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah pangan. Kebijakan ini menjadi potensi bagi pelaku usaha kuliner untuk membuka dan terus mempertahankan aktivitas penjualan pada masa ini. Tentunya kolaborasi dengan layanan transportasi online dam memaksimalkan pemasaran melalui digital," ucapnya.

Tidak hanya kuliner, membuka bisnis dengan berjualan minuman herbal juga bisa menambah penghasilan di tengah pandemi korona. Anda pun bisa memanfaatkan empon-empon sebagai nilai tambah berbisnis dari rumah.

"Meski di dalam rumah, kita masih bisa produktif dengan melakukan usaha mandiri, seperti memanfaatkan hasil alam yang bisa menjadi pundi-pundi penghasilan tambahan," jelasnya. (Aprilia s Andyna)