Sri Mulyani: APBN Siap Dukung Ekonomi Hijau
Kamis, 11 Maret 2021 - 11:00 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk terus mengatasi cuaca ekstrem. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis, Indonesia sangat rentan terkena dampak perubahan iklim. "Pemerintah pun tidak memandang sebelah mata akan isu ini," ujar Sri Mulyani dalam akun Instagram di Jakarta, Kamis (11/3/20210.
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Ibu-ibu Mudah Dapatkan Bansos
Pada level global, Indonesia berkomitmen menangani isu perubahan iklim melalui penyampaian dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia kepada UNFCCC. Sedangkan di dalam negeri, komitmen tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang memasukkan aspek perubahan iklim ke dalam prioritas nasional ke 6 (PN-6).
Menurut dia peran APBN menjadi sangat vital sebagai instrumen fiskal dalam mendorong proses transformasi ekonomi hijau, yaitu sebagai katalisator pembangunan yang rendah karbon dan mendorong kapasitas pembiayaan perubahan iklim nasional.
Baca Juga: Lapor SPT Tahunan, Sri Mulyani: Uang Rakyat Kembali ke Rakyat
Pemerintah pusat juga menggandeng pemerintah daerah untuk menyukseskan penanganan isu perubahan iklim dengan penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat daerah (Regional Climate Budget Tagging/RCBT) untuk sinkronisasi dokumen perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. "Mari bersama kita bangun Indonesia yang lebih tangguh dan lebih ramah lingkungan untuk masa depan anak cucu kita dan peradaban manusia," tandasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Ibu-ibu Mudah Dapatkan Bansos
Pada level global, Indonesia berkomitmen menangani isu perubahan iklim melalui penyampaian dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia kepada UNFCCC. Sedangkan di dalam negeri, komitmen tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang memasukkan aspek perubahan iklim ke dalam prioritas nasional ke 6 (PN-6).
Menurut dia peran APBN menjadi sangat vital sebagai instrumen fiskal dalam mendorong proses transformasi ekonomi hijau, yaitu sebagai katalisator pembangunan yang rendah karbon dan mendorong kapasitas pembiayaan perubahan iklim nasional.
Baca Juga: Lapor SPT Tahunan, Sri Mulyani: Uang Rakyat Kembali ke Rakyat
Pemerintah pusat juga menggandeng pemerintah daerah untuk menyukseskan penanganan isu perubahan iklim dengan penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat daerah (Regional Climate Budget Tagging/RCBT) untuk sinkronisasi dokumen perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. "Mari bersama kita bangun Indonesia yang lebih tangguh dan lebih ramah lingkungan untuk masa depan anak cucu kita dan peradaban manusia," tandasnya.
(nng)
Lihat Juga :
