Ada Pejabat Pertamina Dipecat Jokowi, Begini Reaksi DPR

Kamis, 11 Maret 2021 - 18:45 WIB
loading...
Ada Pejabat Pertamina...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait ada pejabat tinggi PT Pertamina (Persero) yang dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo. Adapun alasan pemecatan tersebut berkaitan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Baca Juga: Ada Pejabat Pertamina Dipecat Jokowi, Ini Jawaban Ahok

Menurut Ratna, apabila hal tersebut benar-benar terjadi seperti yang diberitakan, DPR mendukung langkah tegas yang diambil Presiden untuk memberhentikan pejabat terkait. Namun sebaiknya melalui mekanisme yang sesuai aturan.

"Tentu kami harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dulu kepada Pertamina terkait isu ini. Namun apabila hal tersebut benar-benar terjadi seperti yang diberitakan, kami mendukung langkah tegas yang diambil Presiden untuk memberhentikan pejabat terkait," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (11/3/2021).

Baca Juga: Terungkap! Ini Alasan Jokowi Pecat Salah Satu Pejabat Tinggi Pertamina

Ratna melanjutkan, industri domestik di sektor migas masih memiliki potensi yang sangat besar karena kegiatan eksplorasi dan produksi migas terus berjalan. Untuk itu, kewajiban untuk TKDN ini memang mutlak dipenuhi dalam setiap proyek pemerintah.

"Bagaimana kita bisa membawa peningkatan pada sektor ekonomi kita kalau kegiatan industri lokal termasuk di bidang perpipaan ini tidak diberi ruang. Harusnya industri domestik di bidang migas ini memiliki potensi yg sangat besar, karena kegiatan eksplorasi dan produksi migas kita terus berjalan," jelasnya
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Perkuat Industri Nasional,...
Perkuat Industri Nasional, Belanja Suku Cadang Lokal SIG Tembus Rp809 Miliar
Belanja Hulu Migas 2020–2025...
Belanja Hulu Migas 2020–2025 Capai Rp725 Triliun, Serap TKDN Rp388 Triliun
IDSurvey Dorong Penggunaan...
IDSurvey Dorong Penggunaan TKDN untuk Sertifikasi Kapal
Amerika Banyak Minta,...
Amerika Banyak Minta, Menperin Pastikan Tak Ganggu Aturan TKDN
Kinerja Cemerlang PIS,...
Kinerja Cemerlang PIS, Setor Pajak Rp 1,56 Triliun dan TKDN Rp6,01 T
Aturan TKDN Dilonggarkan...
Aturan TKDN Dilonggarkan Gara-gara Tarif Trump? Menperin Buka Suara
Gaikindo: Aturan TKDN...
Gaikindo: Aturan TKDN Mobil Listrik Tetap 40 Persen hingga 2026, Ini Dampaknya!
Riwayat Kepangkatan...
Riwayat Kepangkatan Tito Karnavian, Mantan Kapolri yang Jadi Mendagri di Era Jokowi dan Prabowo
Warga Karo Bangun Patung...
Warga Karo Bangun Patung Jokowi Senilai Rp2,5 Miliar, Simbol Terima Kasih
Rekomendasi
Menjembatani Rivalitas...
Menjembatani Rivalitas LCS: Konsep Hybrid Maritime Security Governance System
Dokter Tifa Siap Terima...
Dokter Tifa Siap Terima Apa Pun Putusan Sela Hari Ini
Bangun Harapan dari...
Bangun Harapan dari Wilayah 3T, PNM Peduli Tingkatkan Fasilitas SD Inpres Wae Moto
Berita Terkini
AS Gempur Iran 12 Malam...
AS Gempur Iran 12 Malam Beruntun & Houthi Tembak Tanker Saudi, Harga Minyak Dunia Tembus USD96/Barel
Purbaya Bebaskan Bea...
Purbaya Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Komponen Pesawat Udara
Indonesia Punya 40%...
Indonesia Punya 40% Cadangan Nikel Dunia, Anehnya Tak Bisa Pimpin Rantai Pasok Baterai Global
1.500 Pekerja Tekstil...
1.500 Pekerja Tekstil Terancam Kena PHK, Said Iqbal Ungkap Lokasinya
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
Infografis
Profil Prof Soenardi...
Profil Prof Soenardi Prawirohatmodjo, Namanya Ada di Ijazah Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved