Erick Thohir Gonta-Ganti Direksi BUMN, Tanri Abeng Ingatkan Ada Kesan Buruk ke Investor

JAKARTA - Upaya transformasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan melakukan penyesuaian dan perombakan struktur manajemen perseroan negara menjadi sorotan. Sebab tidak beberapa lama, manajemen sejumlah BUMN kembali diganti atau dirotasi.



Mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng menilai, dalam waktu yang cukup singkat sudah terjadi pergantian direksi dan komisaris di sejumlah BUMN. Langkah itu dinilai terlalu tergesah-gesah. Bahkan, memberikan kesan buruk bagi kinerja perseroan.

Di sisi investasi, penggantian manajemen yang terlalu cepat pun akan menciptakan stigma negatif dari investor asing terhadap perusahaan pelat merah. Dalam skema Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI), lembaga ini berpotensi menarik investasi asing ke Indonesia, hanya saja dengan dinamika struktural di internal BUMN, justru dipandang dapat menjadi penghambatnya.

"Menteri BUMN ( Erick Thohir ) jangan terlalu cepat bongkar pasang manajemennya, tapi taruhnya manajemen yang kompeten, berikan otoritas responsibility dan dipantau, jangan sebentar ganti lagi. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan INA ini memperoleh dana yang cukup untuk bisa disalurkan kepada BUMN yang memiliki potensi?," ujarnya Selasa (16/3/2021).

Satu sisi, bisnis BUMN sangat potensial untuk menarik investasi asing ke Indonesia melalui skema INA. Namun disisi lain, bongkar pasang manajemen memberikan kesan negatif terhadap kinerja perseroan.

"Memang di BUMN ini tidak ada sistem pengembangan kepemimpinan yang terstruktur, terkecuali barangkali BRI sama Telkom, yang lain tidak ada. Jadi anda bisa lihat sendiri ini bentar ganti lagi, bentar rombak lagi, itu tidak memberikan kesan positif terhadap investor yang mau masuk ke Indonesia," tutur dia.



Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris BUMN. Tercatat ada manajemen belasan perusahaan yang sudah diotak-atik mantan Bos Inter Milan itu.

Pencopotan dan nomenklatur direksi BUMN ini, kata Erick, bertujuan untuk melakukan penyegaran atau perbaikan tata kelola perseroan"Tugas saya utamanya menegakkan kembali GCG (Good Corporate Governance). Kalau yang bagus kita kasih reward, kalau yang tidak bagus kita bersihkan. Kita harus copot, itu bagian dari perbaikan Kementerian BUMN," ujar Erick beberapa waktu lalu.