BPJPH Kebut Aturan Self Declare Halal untuk Usaha Mikro dan Kecil
Senin, 22 Maret 2021 - 09:50 WIB
loading...
Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki
A
A
A
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hingga saat ini masih membahas tata cara self declare (deklarasi mandiri) sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Diharapkan aturan ini segera rampung dalam waktu dekat ini.
“Soal self declare dari pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) UMK ini sedang kami bahas standarnya,” kata Plt Kepala BPJPH Mastuki kepada KORAN SINDO, Minggu (21/3/2021).
(Baca juga:Wapres Minta One Stop Service Halal, Plt Kepala BPJPH: Kita Akan Proaktif)
Menurut Mastuki, sejatinya deklarasi mandiri ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Di mana dalam PP tersebut ada beberapa syarat UMK dapat mengajukan self declare.
Syarat tersebut antara lain adanya pernyataan pelaku usaha berupa akad/ikrar, pendampingan proses produk halal (PPH) oleh ormas/lembaga keagamaan/perguruan tinggi. Selain itu, kata Mastuki, produknya tak berisiko dan sederhana.
(Baca juga:Pecat Kepala BPJPH Sukoso, Gus Yaqut Diapresiasi)
“Inilah yang sedang kami detilkan agar memudahkan UMK dalam mengajukan self declare,” kata mantan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag) ini.
“Soal self declare dari pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) UMK ini sedang kami bahas standarnya,” kata Plt Kepala BPJPH Mastuki kepada KORAN SINDO, Minggu (21/3/2021).
(Baca juga:Wapres Minta One Stop Service Halal, Plt Kepala BPJPH: Kita Akan Proaktif)
Menurut Mastuki, sejatinya deklarasi mandiri ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Di mana dalam PP tersebut ada beberapa syarat UMK dapat mengajukan self declare.
Syarat tersebut antara lain adanya pernyataan pelaku usaha berupa akad/ikrar, pendampingan proses produk halal (PPH) oleh ormas/lembaga keagamaan/perguruan tinggi. Selain itu, kata Mastuki, produknya tak berisiko dan sederhana.
(Baca juga:Pecat Kepala BPJPH Sukoso, Gus Yaqut Diapresiasi)
“Inilah yang sedang kami detilkan agar memudahkan UMK dalam mengajukan self declare,” kata mantan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag) ini.
Lihat Juga :
