Di DPR, Ridwan Kamil Sampaikan Aspirasi Soal RUU Energi Baru Terbarukan
Selasa, 06 April 2021 - 11:01 WIB
loading...
Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) sekaligus Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyampaikan aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) . Aspirasi tersebut disampaikan Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil- dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/4/2021).
Baca Juga: Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Dinilai Harus Disegerakan
Diungkapkannya, ada dua hal penting yang disampaikannya dalam RDPU. Pertama, daerah-daerah penghasil migas melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat mengelola lahan milik Pertamina yang skalanya kecil.
Kedua, yakni pelibatan BUMD dalam pengembangan EBT dengan meminta izin pemerintah pusat supaya diberikan persetujuan mendirikan perusahaan energi listrik di daerah, yang meliputi operasi dan distribusi. Selain itu, ia mengusulkan insentif untuk daerah penghasil Energi Terbarukan.
"Dua hal itu menjadi usulan kita. Sebenarnya poin-poinnya lebih banyak kepada keadilan, kemudian poin Sumber Daya Manusia (SDM) agar daerah-daerah diberikan kesempatan,” ucapnya.
Dia juga minta agar daerah-daerah diberikan kesempatan mengedukasi supaya tidak hanya menjadi penonton, tapi jadi manager, sehingga energi terasa dampaknya di daerah. Menurut Ridwan Kamil, aspirasi yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah penghasil migas dan EBT .
Baca Juga: Ketentuan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Perlu Diatur di RUU EBT
ADPMET di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil juga berusaha menciptakan iklim migas yang lebih berkeadilan, terutama bagi daerah- daerah kaya cadangan energi. Daerah penghasil harus mendapatkan haknya untuk dapat menyejahterakan rakyatnya.
Misi lain yang hendak dicapai ADPMET saat ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) agar daerah tidak jadi objek atau penonton di tengah kekayaan sumber energi yang dimiliki.
“Jadi, kesimpulannya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ujung dari keputusan, yaitu daerah jangan jadi objek, tapi diajak sebagai bagian dari proses ini," katanya.
“Sebagai Ketua ADPMET, saya sangat berharap tahun ini sukses UU EBT karena ujung-ujungnya sama, mau DPR, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.
Baca Juga: Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Dinilai Harus Disegerakan
Diungkapkannya, ada dua hal penting yang disampaikannya dalam RDPU. Pertama, daerah-daerah penghasil migas melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat mengelola lahan milik Pertamina yang skalanya kecil.
Kedua, yakni pelibatan BUMD dalam pengembangan EBT dengan meminta izin pemerintah pusat supaya diberikan persetujuan mendirikan perusahaan energi listrik di daerah, yang meliputi operasi dan distribusi. Selain itu, ia mengusulkan insentif untuk daerah penghasil Energi Terbarukan.
"Dua hal itu menjadi usulan kita. Sebenarnya poin-poinnya lebih banyak kepada keadilan, kemudian poin Sumber Daya Manusia (SDM) agar daerah-daerah diberikan kesempatan,” ucapnya.
Dia juga minta agar daerah-daerah diberikan kesempatan mengedukasi supaya tidak hanya menjadi penonton, tapi jadi manager, sehingga energi terasa dampaknya di daerah. Menurut Ridwan Kamil, aspirasi yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah penghasil migas dan EBT .
Baca Juga: Ketentuan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Perlu Diatur di RUU EBT
ADPMET di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil juga berusaha menciptakan iklim migas yang lebih berkeadilan, terutama bagi daerah- daerah kaya cadangan energi. Daerah penghasil harus mendapatkan haknya untuk dapat menyejahterakan rakyatnya.
Misi lain yang hendak dicapai ADPMET saat ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) agar daerah tidak jadi objek atau penonton di tengah kekayaan sumber energi yang dimiliki.
“Jadi, kesimpulannya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ujung dari keputusan, yaitu daerah jangan jadi objek, tapi diajak sebagai bagian dari proses ini," katanya.
“Sebagai Ketua ADPMET, saya sangat berharap tahun ini sukses UU EBT karena ujung-ujungnya sama, mau DPR, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
