Win-win Solution, Langkah Tepat Menyelesaikan Sengketa Pajak PGN
Rabu, 14 April 2021 - 20:06 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah perlu mencari solusi bersama yang tidak merugikan salah satu pihak terkait persoalan sengketa pajak yang merugikan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Sebagaimana diketahui, sengketa pajak transaksi 2012 dan 2013 menjadi salah satu pemicu kerugian di 2020 sebesar USD264,7 juta.
"Pemerintah perlu memberikan perhatian pada permasalahan yang dihadapi BUMN. Kalau kerugian yang disampaikan laporan keuangan memang paling banyak soal pajak," Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, Rabu (14/4/2021).
Baca Juga: Gokil Parah! 8 Orang Terkaya Dunia Hartanya Tembus USD1 Triliun
Menurut dia sengketa pajak tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah di tingkat Kementerian Koordinator. Pasalnya, apabila PGN merugi akibat membayar sengketa pajak akan mengurangi setoran dividen ke negara. Di samping itu, persoalan tersebut juga menghambat pembangunan infrastruktur gas untuk pemerataan penggunaan gas bumi. "Itu seharusnya diselesaikan pemerintah. Masalah kantong kiri kantong kanan, kalau bayar pajak setoran dividen berkurang," tandas dia.
Tak berhenti disitu, perhatian berikutnya yakni soal penetapan harga gas industri sebesar USD6 per MMBTU juga menjadi penyebab PGN mengalami kerugian. Kondisi tersebut diperparah karena penyerapan gas tidak optimal sehingga membuat penyalur gas kecil tergerus biaya operasi. "Hal ini harus diperhitungkan pemerintah. Sebenarnya nggak apa-apa tapi volumenya banyak, tapi simulasi itu meleset sehingga kerugiaan tidak bisa dihindarkan," ujarnya.
"Pemerintah perlu memberikan perhatian pada permasalahan yang dihadapi BUMN. Kalau kerugian yang disampaikan laporan keuangan memang paling banyak soal pajak," Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, Rabu (14/4/2021).
Baca Juga: Gokil Parah! 8 Orang Terkaya Dunia Hartanya Tembus USD1 Triliun
Menurut dia sengketa pajak tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah di tingkat Kementerian Koordinator. Pasalnya, apabila PGN merugi akibat membayar sengketa pajak akan mengurangi setoran dividen ke negara. Di samping itu, persoalan tersebut juga menghambat pembangunan infrastruktur gas untuk pemerataan penggunaan gas bumi. "Itu seharusnya diselesaikan pemerintah. Masalah kantong kiri kantong kanan, kalau bayar pajak setoran dividen berkurang," tandas dia.
Tak berhenti disitu, perhatian berikutnya yakni soal penetapan harga gas industri sebesar USD6 per MMBTU juga menjadi penyebab PGN mengalami kerugian. Kondisi tersebut diperparah karena penyerapan gas tidak optimal sehingga membuat penyalur gas kecil tergerus biaya operasi. "Hal ini harus diperhitungkan pemerintah. Sebenarnya nggak apa-apa tapi volumenya banyak, tapi simulasi itu meleset sehingga kerugiaan tidak bisa dihindarkan," ujarnya.
Lihat Juga :
