Optimalkan Wadah Pemikir Pemerintah untuk Mempercepat Pemulihan Pandemi
Sabtu, 17 April 2021 - 12:31 WIB
loading...
A
A
A
Di bidang kelembagaan, tata negara dan sumber daya manusia ASN, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Usaha, KemenPAN-RB, Rini Widyantini, mengemukakan bahwa untuk memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi diperlukan dukungan kebijakan peningkatan jumlah ASN serta kualitasnya, yang sejalan dengan agenda penyederhanaan birokrasi sesuai amanat Presiden.
“Diperlukan tranformasi yang akan dilakukan meliputi tiga (3) aspek yaitu transformasi struktur, transformasi di bidang sumber daya manusia dan yang paling penting adalah transformasi di dalam tata kelola pemerintahan. Ketiga aspek ini penting dan saling berkaitan. Bukan hanya mengenai pengurangan “layer” tetapi bagaimana tata kelola tersebut bisa berjalan sehingga kecepatan pengambilan keputusan dapat dilakukan," kata Rini Widyantini
Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas mesin birokrasi, Kepala Pusat Pengembangan Analis Kebijakan LAN RI, Elly Fatimah memaparkan kerangka kerja untuk mengoptimalkan peran jabatan fungsional analis kebijakan dan jabatan fungsional lainnya guna mewujudkan ekosistem pengetahuan dan inovasi pada pemerintah.
“Analis kebijakan (AK) bekerja sebagai information intermediary, knowledge translator, knowledge broker dan innovation broker di mana dibutuhkan kerjasama dengan banyak pihak untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan sesuai kepentingan publik”, kata Elly Fatimah.
Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Birokrasi Jadi Peluang di Tengah Krisis
Dalam 5 tahun terakhir, KSI telah bekerja sama dengan KemenPANRB dan LAN baik secara teknis maupun strategis untuk mengoptimalkan fungsi peran analis kebijakan dan mengadvokasi rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas kebijakan publik.
Dalam jangka panjang, penguatan peran ASN akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara serta menjadikan ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi bekerja lebih baik. Kebutuhan untuk menjawab tantangan era digital dan pemulihan dari pandemi berpotensi dijawab dengan penyederhanaan birokrasi, melakukan konsolidasi internal pemerintahan, dan kolaborasi eksternal dengan lembaga nonpemerintah.
“Diperlukan tranformasi yang akan dilakukan meliputi tiga (3) aspek yaitu transformasi struktur, transformasi di bidang sumber daya manusia dan yang paling penting adalah transformasi di dalam tata kelola pemerintahan. Ketiga aspek ini penting dan saling berkaitan. Bukan hanya mengenai pengurangan “layer” tetapi bagaimana tata kelola tersebut bisa berjalan sehingga kecepatan pengambilan keputusan dapat dilakukan," kata Rini Widyantini
Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas mesin birokrasi, Kepala Pusat Pengembangan Analis Kebijakan LAN RI, Elly Fatimah memaparkan kerangka kerja untuk mengoptimalkan peran jabatan fungsional analis kebijakan dan jabatan fungsional lainnya guna mewujudkan ekosistem pengetahuan dan inovasi pada pemerintah.
“Analis kebijakan (AK) bekerja sebagai information intermediary, knowledge translator, knowledge broker dan innovation broker di mana dibutuhkan kerjasama dengan banyak pihak untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan sesuai kepentingan publik”, kata Elly Fatimah.
Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Birokrasi Jadi Peluang di Tengah Krisis
Dalam 5 tahun terakhir, KSI telah bekerja sama dengan KemenPANRB dan LAN baik secara teknis maupun strategis untuk mengoptimalkan fungsi peran analis kebijakan dan mengadvokasi rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas kebijakan publik.
Dalam jangka panjang, penguatan peran ASN akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara serta menjadikan ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi bekerja lebih baik. Kebutuhan untuk menjawab tantangan era digital dan pemulihan dari pandemi berpotensi dijawab dengan penyederhanaan birokrasi, melakukan konsolidasi internal pemerintahan, dan kolaborasi eksternal dengan lembaga nonpemerintah.
(akr)
Lihat Juga :
