Realisasi APBN di Sulsel Diharap Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

MAKASSAR - Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada Triwulan I 2021 di Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai masih positif untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan data yang dirilis Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sulsel, realisasi anggaran pendapatan di Sulsel pada triwulan I 2021 mencapai Rp2,31 triliun atau 17,02 persen dari pagu yang senilai Rp13,57 triliun. Rinciannya, realisasi penerimaan perpajakan Rp1,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp400 Miliar.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 lalu, realisasi pendapatan mengalami sedikit penurunan. Dimana realisasi tahun lalu pada periode yang sama mencapai Rp2,5 triliun, rinciannya Rp1,95 triliun untuk penerimaan pajak dan Rp560 miliar untuk PNBP.



"Kenapa beberapa sisi mengalami penurunan atau belum pada capaian yang ditetapkan, karena kondisi Covid-19 masih ada di sekitar kita. Dan berbagai stimulus sudah diberikan oleh pemerintah," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Syaiful dalam konferensi pers, Selasa, (20/4/2021).

Adapun realisasi untuk belanja negara mencapai Rp10,3 triliun atau sebesar 15 persen dari pagu Rp50,3 triliun. Rinciannya, untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp3,17 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp7,19 triliun.

Anggaran Kementerian dan lembaga terdiri atas empat, diantaranya belanja pegawai dengan realisasi Rp1,64 triliun dari pagu Rp8,54 triliun, lalu belanja barang dengan realisasi Rp970 miliar dari pagu Rp7,69 triliun, belanja modal Rp558 miliar dari pagu Rp3,76 triliun, dan belanja bansos Rp13,35 miliar dari pagu Rp50,29 miliar.

"Dari sisi persentase, capain realisasi terbesar ada pada belanja bantuan sosial untuk menghindari masyarakat kita yang terdampak Covid-19 itu dari kerentanan sosial," kata Syaiful.

Kinerja penyerapan anggaran kementerian negara dan lembaga tersebut mencapai 15,8 persen, berada sedikit di atas nasional yang hanya mencapai 15 persen. Diharapkan kinerja penyerapan anggaran kementerian dan lembaga kian membaik di masa mendatang karena bisa memberikan efek domino terhadap perbaikan perekonomian.



"Diharapkan proses ini akan segera membaik dalam rangka secara bersama-sama memulihkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang poasitif, syukur-syukur triwulan kedua nanti kita sudah rebound dan keluar dari posisi pertumbuhan (ekonomi) negatif," sebut Syaiful.

Jika dilihat dari pagu anggaran, terdapat lima kementerian yang memiliki pagu tertinggi di Sulsel, diantaranya PUPR (Rp3,71 triliun), Kemenhan (Rp3,14 triliun), Kemenag (Rp2,28 triliun), Polri (Rp2,06 triliun), dan Kemenkes (Rp1,71 triliun). "Realisasi PUPR mencapai Rp630 miliar cukup membantu dalam capain target realisasi yang 15 persen di Sulsel," lanjut Syaiful.

Selanjutnya, realisasi transfer ke daerah dan dana desa untuk beberapa komponen menunjukkan kinerja yang sangat positif, meski masih terdapat capaian yang cukup rendah. Sebagai contoh DAK Fisik yang realisasi baru mencapai 0,17 persen atau Rp6,43 miliar dari alokasi Rp3,70 triliun.

Sementara DAK Non Fisik realisasi sudah 24,73 persen atau Rp1,40 trilin dari alokasi Rp5,66 triliun, Dana Desa realisasi mencapai 18,61 persen atau Rp441,61 miliar dari alokasi Rp2,37 triliun, Dana Alokasi Umum realisasi mencapai 28,91 persen atau Rp5,01 triliun dari alokasi Rp17,33 triliun, dan Dana Bagi Hasil realiasi 42,91 persen atau Rp346,47 miliar dari alokasi Rp807,47 miliar.



Progres Dana Desa dinilai belum optimal karena beberapa kendala di pihak pemerintah desa yang mengalami keterlambatan penetapan APBDes dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola Dana Desa.

Dana Desa Tahap I telah salur mencapai Rp327,3 miliar untuk 1.186 dari 2.255 desa. Earmark 8 persen Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 telah salur Rp96,10 miliar kepada 1.130 desa. Sedangkan untuk BLT Dana Desa selama Januari-Maret telah tersalur Rp40,08 miliar kepada 2.232 desa (akumulasi tiga bulan), sedangkan masih terdapat 4.501 desa (akumulasi tiga bulan) yang belum mencairkan BLT Dana Desa-nya.