Subsidi Ongkos Kirim E-Commerce Gairahkan Daya Beli
Selasa, 27 April 2021 - 06:13 WIB
loading...
A
A
A
Namun demikian, Rendy tidak terlalu setuju dengan anggapan bahwa asing yang akan banyak diuntungkan. Menurutnya, banyak juga platform lokapasar yang menggandeng UMKM lokal.
“Tetapi harus diakui baru sedikit UMKM yang terjun ke e-commerce. Kalaupun nanti banyak produk asing, pemerintah punya beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk membendungnya, seperti tarif bea masuk,” katanya.
Baca juga: Wapres Minta E-Commerce Bantu UMKM Syariah Jualan Online
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah diimbau untuk segera menyelasikan pekerjaan rumah untuk membenahi UMKM lokal. Mulai dari permodalan, adaptasi ke teknologi informasi (TI), dan ketersediaan bahan baku.
“Jadi, kalau memang bicara persaingan dengan UMKM luar itu strategi jangka menengah-panjang. Harus ada dukungan dari beragam stakeholder. Tidak hanya pemerintah. Misalnya, pemain e-commerce harus ada dorongan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan bekerja sama dengan dinas UMKM,” pungkasnya.
Terkait tren kenaikan belanja online, Rendy menilai sebelum pandemi transaksi online sudah meningkat. Kemudian, adanya pandemi semakin membuat masyarakat lebih suka belanja secara online karena lebih aman.
“Di saat bersamaan ada banyak promo yang ditawarkan e-commerce,” ujarnya.
Yusuf Rendy menerangkan, tambahan subsidi ongkir bisa semakin meningkatkan transaksi secara daring. Selain itu, dia menilai subsidi ongkir bukan hanya untuk menggeliatkan perekonomian.
“Di sini lain, saya melihat rencana kebijakan pemerintah melakukan subsidi tidak terlepas untuk membuat masyarakat tidak berbelanja di luar atau offline. Kalau belanja offline di pasar, (ada kemungkinan) dilanggarnya protokol kesehatan, misalnya keramaian dan tidak menggunakan masker. Saya kira itu yang menjadi alasan (pemerintah),” jelasnya.
Rendy mengatakan sebenarnya kontribusi transaksi daring terhadap total keseluruhan konsumsi masih relatif kecil dibandingkan dengan offline. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 pernah merilis kontribusi transaksi di e-commerce mencapai 2% dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga selama ini dikenal sebagai motor penggerak perekonomian dengan kontribusi sekitar 57%.
Akan tetapi, khusus untuk bantuan subsidi ongkir belanja online, hal itu disinyalir hanya akan menguntungkan kelompok tertentu karena tidak semua masyarakat dapat mengakses e-commerce. Terlebih lagi kelompok usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang justru kalah bersaing di e-commerce karena ditengarai justru didominasi produk impor.
“Tetapi harus diakui baru sedikit UMKM yang terjun ke e-commerce. Kalaupun nanti banyak produk asing, pemerintah punya beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk membendungnya, seperti tarif bea masuk,” katanya.
Baca juga: Wapres Minta E-Commerce Bantu UMKM Syariah Jualan Online
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah diimbau untuk segera menyelasikan pekerjaan rumah untuk membenahi UMKM lokal. Mulai dari permodalan, adaptasi ke teknologi informasi (TI), dan ketersediaan bahan baku.
“Jadi, kalau memang bicara persaingan dengan UMKM luar itu strategi jangka menengah-panjang. Harus ada dukungan dari beragam stakeholder. Tidak hanya pemerintah. Misalnya, pemain e-commerce harus ada dorongan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan bekerja sama dengan dinas UMKM,” pungkasnya.
Terkait tren kenaikan belanja online, Rendy menilai sebelum pandemi transaksi online sudah meningkat. Kemudian, adanya pandemi semakin membuat masyarakat lebih suka belanja secara online karena lebih aman.
“Di saat bersamaan ada banyak promo yang ditawarkan e-commerce,” ujarnya.
Yusuf Rendy menerangkan, tambahan subsidi ongkir bisa semakin meningkatkan transaksi secara daring. Selain itu, dia menilai subsidi ongkir bukan hanya untuk menggeliatkan perekonomian.
“Di sini lain, saya melihat rencana kebijakan pemerintah melakukan subsidi tidak terlepas untuk membuat masyarakat tidak berbelanja di luar atau offline. Kalau belanja offline di pasar, (ada kemungkinan) dilanggarnya protokol kesehatan, misalnya keramaian dan tidak menggunakan masker. Saya kira itu yang menjadi alasan (pemerintah),” jelasnya.
Rendy mengatakan sebenarnya kontribusi transaksi daring terhadap total keseluruhan konsumsi masih relatif kecil dibandingkan dengan offline. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 pernah merilis kontribusi transaksi di e-commerce mencapai 2% dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga selama ini dikenal sebagai motor penggerak perekonomian dengan kontribusi sekitar 57%.
Akan tetapi, khusus untuk bantuan subsidi ongkir belanja online, hal itu disinyalir hanya akan menguntungkan kelompok tertentu karena tidak semua masyarakat dapat mengakses e-commerce. Terlebih lagi kelompok usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang justru kalah bersaing di e-commerce karena ditengarai justru didominasi produk impor.
(ynt)
Lihat Juga :
