Mentan: Distribusi Pupuk Harus Tersedia Cepat, Cermat dan Akurat
Jum'at, 07 Mei 2021 - 06:28 WIB
loading...
Mentan Syahrul Yasin Limpo menjawab pertanyaan wartawan didampingi Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi.
A
A
A
JAKARTA - Ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani harus tersedia cepat, cermat dan akurat (CCA). Oleh karena itu, pengawasan tata kelola distribusi harus diperketat, khususnya pada tingkat distributor dan pengecer.
Sanksi tegas harus diterapkan pada pihak yang melakukan pelanggaran yang sudah disepakati dengan pemerintah. “Harap diingat, sektor pertanian terkait erat dengan masalah waktu, selalu CCA atau cepat, cermat dan akurat. Saya berharap kita perbaiki tata kelola pupuk melalui forum ini,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Kamis (6/5) pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Tata Kelola Pupuk Bersubsidi' yang dihadiri Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Bakir Pasaman dan sejumlah pejabat eselon satu Kementerian Pertanian (Kementan).
(Baca juga:Tenang! Wamentan Bilang Stok Pupuk Bersubsidi Aman)
Mentan Syahrul meminta pengawasan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi diperketat khususnya pada tingkat distributor dan pengecer. Sanksi tegas juga harus diterapkan pada pihak yang melanggar ketentuan yang telah disepakati pemerintah, khususnya Kementan dengan PIHC.
“Izin Pak Direktur, Dirut (direktur utama) PIHC, bukan mau mencampuri, dan ini juga berlaku untuk jajaran saya. Kalau ada yang tidak benar, bermain-main dengan pupuk dengan cara tidak benar, pecat itu Pak. Kasih berhenti saja. Saya akan persoalkan kalau distribusi bersoal,” kata Mentan Syahrul saat membuka FGD di kantor pusat Kementan, kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.
(Baca juga:Petani Rejang Lebong Aman, Dapat Alokasi 6.000 Ton Pupuk Bersubsidi)
Syahrul menegaskan pihaknya fokus dengan ketersedian pupuk di tingkat petani. Karena penggunaan pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam rangka meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian, khususnya produksi pangan.
“Jangan cuma lihat pupuknya. (Ini) negara 267 juta penduduk, negara besar yang kalau kurang makannya, kalau kita salah menghitungnya, salah dan berspekulasi atas program konsepsi, ini berbahaya untuk 267 juta orang penduduk Indonesia,” katanya.
Sanksi tegas harus diterapkan pada pihak yang melakukan pelanggaran yang sudah disepakati dengan pemerintah. “Harap diingat, sektor pertanian terkait erat dengan masalah waktu, selalu CCA atau cepat, cermat dan akurat. Saya berharap kita perbaiki tata kelola pupuk melalui forum ini,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Kamis (6/5) pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Tata Kelola Pupuk Bersubsidi' yang dihadiri Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Bakir Pasaman dan sejumlah pejabat eselon satu Kementerian Pertanian (Kementan).
(Baca juga:Tenang! Wamentan Bilang Stok Pupuk Bersubsidi Aman)
Mentan Syahrul meminta pengawasan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi diperketat khususnya pada tingkat distributor dan pengecer. Sanksi tegas juga harus diterapkan pada pihak yang melanggar ketentuan yang telah disepakati pemerintah, khususnya Kementan dengan PIHC.
“Izin Pak Direktur, Dirut (direktur utama) PIHC, bukan mau mencampuri, dan ini juga berlaku untuk jajaran saya. Kalau ada yang tidak benar, bermain-main dengan pupuk dengan cara tidak benar, pecat itu Pak. Kasih berhenti saja. Saya akan persoalkan kalau distribusi bersoal,” kata Mentan Syahrul saat membuka FGD di kantor pusat Kementan, kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.
(Baca juga:Petani Rejang Lebong Aman, Dapat Alokasi 6.000 Ton Pupuk Bersubsidi)
Syahrul menegaskan pihaknya fokus dengan ketersedian pupuk di tingkat petani. Karena penggunaan pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam rangka meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian, khususnya produksi pangan.
“Jangan cuma lihat pupuknya. (Ini) negara 267 juta penduduk, negara besar yang kalau kurang makannya, kalau kita salah menghitungnya, salah dan berspekulasi atas program konsepsi, ini berbahaya untuk 267 juta orang penduduk Indonesia,” katanya.
Lihat Juga :
