Mentan: Distribusi Pupuk Harus Tersedia Cepat, Cermat dan Akurat

“Tidak ada orang yang tidak butuh makan. Itu yang kami jaga dari lorong ke lorong. Saat refocusing anggaran di berbagai sektor, bisa dikatakan bahwa kami overstock beras dari 2019 ke 2020 maupun 2020 ke 2021. Ini sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik),” kata Syahrul.

Dia mengingatkan sektor pertanian juga jadi tumpuan pembangunan ekonomi nasional. Di antaranya memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB), di mana pada masa pandemi Covid-19 hanya sektor pertanian yang menunjukkan pertumbuhan positif sekitar 16,24%. Pertanian saat ini diterapkan dengan bebeberapa teknologi dan pupuk juga menjadi bagian penting.

(Baca juga:Tingkatkan Produktivitas, Kementan Tambah Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sampang)

“Saya selalu ingat, Presiden Jokowi selalu memberi chalenge, katanya tidak ada keringat mengkhianati janji dan hasil. Pertanian berhasil tumbuh positif dan ekspor bisa naik mencapai 15,7%. Ini kerja siapa? Bukan kerja Syahrul, tapi kerja semua Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengatakan penyuluh rutin mengunggah data petani ke Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) yang dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).

“Data ini menjadi acuan Kementan dalam mengukur secara tepat jumlah petani dan alokasi pupuk bersubsidi pada tiap kelompok tani,” kata Dedi Nursyamsi.

BPPSDMP terus berupaya memperkuat peran penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian pelaksana Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani). Hal ini untuk mendukung input dan update Simluhtan berbasis NIK dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil-Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri).

(Baca juga:Perkuat Pengawasan Pupuk Bersubsidi, Pupuk Indonesia Gandeng Bareskrim)

“Saat ini, Kementan berupaya memperkuat peran penyuluh, khususnya di KostraTani untuk selalu update data petani ke Simluhtan, untuk dipadankan dengan NIK dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, lalu disesuaikan dengan eRDKK untuk diusulkan pada Kementan.

Dedi menambahkan integrasi Simluhtan dan eRDKK berbasis NIK merupakan kolaborasi pihak-pihak terkait di Kementan, khususnya BPPSDMP melalui Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) dengan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin).