Tak Terima Dikudeta, Ketua Kadin Jabar Layangkan Gugatan ke PN Bandung
Minggu, 09 Mei 2021 - 17:13 WIB
loading...
A
A
A
Karena hal itu, sejumlah orang yang melakukan kudeta tergadap dirinya, telah diberhentikan sebelum penyelenggaraan Muprovlub.
Namun demikian, belakangan Kadin Jabar di Purwakarta dituding ilegal. Dan dianggap penyelenggaraan Muprovlub melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang berlaku.
Dengan demikian, produk yang dihasilkannya pun tidak bisa diterima, sehingga Cucu Sutara dipilih sebagai Ketua Umum Kadin yang baru, cacat hukum. "Ini siapa yang ilegal, jelas muprovlub dilakukan secara illegal. Penyelenggaraannya tidak sesuai AD/ART, dan peserta yang hadir justru yang sudah diberhentikan dari kepengurusan Kadin Jabar," ujarnya.
Baca Juga: Jenderal Listyo Sigit Sebut Kebijakan Larangan Mudik untuk Lindungi Masyarakat
Dia memastikan penyelenggaraan Muprovlub melanggar pasal 26 AD. Dalam Pasal tersebut disebutkan Musprovlub diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas AD/ART dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus.
Lantas Tatan mempertanyakan pelanggaran yang menjadi dasar penyelenggaraan Muprovlub Purwakarta. "Apa kesalahan dan penyelewengan yang dilakukan Dewan Pengurus Kadin Jabar? Selama ini organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan AD/ART," ungkap dia. Sejauh ini, diakhi Tatan, penyelenggara Muprovlub bukanlah Kadin Jabar tapi oknum-oknum pengurus yang telah diberhentikan dan beberapa Kadinda yang dibekukan.
Namun demikian, belakangan Kadin Jabar di Purwakarta dituding ilegal. Dan dianggap penyelenggaraan Muprovlub melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang berlaku.
Dengan demikian, produk yang dihasilkannya pun tidak bisa diterima, sehingga Cucu Sutara dipilih sebagai Ketua Umum Kadin yang baru, cacat hukum. "Ini siapa yang ilegal, jelas muprovlub dilakukan secara illegal. Penyelenggaraannya tidak sesuai AD/ART, dan peserta yang hadir justru yang sudah diberhentikan dari kepengurusan Kadin Jabar," ujarnya.
Baca Juga: Jenderal Listyo Sigit Sebut Kebijakan Larangan Mudik untuk Lindungi Masyarakat
Dia memastikan penyelenggaraan Muprovlub melanggar pasal 26 AD. Dalam Pasal tersebut disebutkan Musprovlub diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas AD/ART dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus.
Lantas Tatan mempertanyakan pelanggaran yang menjadi dasar penyelenggaraan Muprovlub Purwakarta. "Apa kesalahan dan penyelewengan yang dilakukan Dewan Pengurus Kadin Jabar? Selama ini organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan AD/ART," ungkap dia. Sejauh ini, diakhi Tatan, penyelenggara Muprovlub bukanlah Kadin Jabar tapi oknum-oknum pengurus yang telah diberhentikan dan beberapa Kadinda yang dibekukan.
(nng)
Lihat Juga :
