Bursa Caketum Kadin, Sandiaga Tegaskan Pemerintah Netral

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan pemerintah bersikap netral dalam kontestasi Calon Ketua Umum (Caketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2021-2026.

Pernyataan itu diungkapkan dalam silaturahmi dan diskusi dengan perwakilan Kadin dan asosiasi sektor Pariwisata di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) hari ini.

Sandiaga menyatakan, siapapun yang nantinya terpilih sebagai ketua umum Kadin diharapkan bisa meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah. Sebab, ini menurutnya telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987.

"Jadi saya tadi memberikan pandangan kepada pak Rosan Roeslani (Ketua Umum Kadin) bahwa pemerintah akan netral karena undang-undangnya jelas. Siapapun yang ada di Kadin kita akan sambut, karena kadin itu adalah mitra pemerintah," kata Sandi, Rabu (19/5/2021).



Menurut dia, Kadin didirikan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1987 sebagai mitra kerja pemerintah untuk menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, kerja sama yang baik harus dipertahankan.

"Sebagai mitra kami harap munas (musyawarah nasional) Kadin yang akan diselenggarakan di Bali mampu meningkatkan kinerja kolaborasi kita bersama," tandasnya.

Sebagai informasi, Munas Kadin rencananya akan digelar di Pulau Dewata pada awal bulan depan, di mana salah satu mata agendanya adalah pemilihan caketum Kadin. Dalam bursa calon ketua umum Kadin ini terdapat dua kandidat yakni Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid.

"Ajang pemilihan ketua ini jangan cuma ajang pemilihan saja, tapi menyiapkan program yang betul-betul dibutuhkan dalam menghadapi pandemi. Munas ini jangan terlalu memecah belah kita. Yang jadi musuh bersama kita saat ini ada pandemi Covid-19," tuturnya.



Khusus di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandi berharap kemitraan ini akan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang sangat tertekan.

Berdasarkan data Kemenparekraf, ada 34 juta lebih jiwa yang kehilangan mata pencaharian, lalu 48,9% pelaku usaha menutup usahanya, dan UMKM 70% kehilangan pendapatan.