Dorong Kredit Perbankan, BI Bakal Luncurkan Kebijakan Baru
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan bahwa sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia di tahun 2020, kebijakan makroprudensial yang akomodatif khususnya berbasis kredit telah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan mengingat sifatnya yang countersiklikal terhadap siklus keuangan yang kontraktif di era pandemi sehingga membantu mendorong pemulihan ekonomi.
"Lebih lanjut kebijakan makroprudensial juga terus disinergikan bersama dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan regulasi mikroprudensial," ucap Destry dalam peluncuran buku "Kebijakan Makroprudensial di Indonesia" secara virtual di Jakarta, Jumat (27/5/2021).
Dia mengatakan, beberapa contoh kebijakan telah diimplementasikan oleh BI. Kebijakan Loan to Value serta penurunan uang muka bagi kredit perumahan serta kepemilikan kendaraan diformulasikan untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus mendorong pemulihan sektor properti dan otomotif, yang dipandang memiliki forward and backward linkage terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.
"Penyesuaian kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial dengan mengubah target RIM 84% - 94% serta menambahkan komponen wesel ekspor untuk terus mendorong kredit perbankan," tambahnya.
Selanjutnya, BI juga mendorong transparansi suku bunga kredit perbankan untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter kepada suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha.
"Dan saat ini BI akan segera meluncurkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dalam rangka mendorong kredit perbankan kepada sektor pembiayaan inklusif dan UMKM," ujar Destry.
Ke depannya, BI akan terus berupaya merumuskan dan mensinergikan kebijakan makroprudensial secara inovatif, dan terukur guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan. "Namun demikian, hal ini merupakan sebuah tantangan bagi Bank Indonesia dalam terus memformulasikan kebijakan makroprudensial yang tepat mengingat kebijakan makroprudensial bukanlah sebuah kebijakan yang one size fits all policy," pungkas Destry.
"Lebih lanjut kebijakan makroprudensial juga terus disinergikan bersama dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan regulasi mikroprudensial," ucap Destry dalam peluncuran buku "Kebijakan Makroprudensial di Indonesia" secara virtual di Jakarta, Jumat (27/5/2021).
Dia mengatakan, beberapa contoh kebijakan telah diimplementasikan oleh BI. Kebijakan Loan to Value serta penurunan uang muka bagi kredit perumahan serta kepemilikan kendaraan diformulasikan untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus mendorong pemulihan sektor properti dan otomotif, yang dipandang memiliki forward and backward linkage terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.
"Penyesuaian kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial dengan mengubah target RIM 84% - 94% serta menambahkan komponen wesel ekspor untuk terus mendorong kredit perbankan," tambahnya.
Selanjutnya, BI juga mendorong transparansi suku bunga kredit perbankan untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter kepada suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha.
"Dan saat ini BI akan segera meluncurkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dalam rangka mendorong kredit perbankan kepada sektor pembiayaan inklusif dan UMKM," ujar Destry.
Ke depannya, BI akan terus berupaya merumuskan dan mensinergikan kebijakan makroprudensial secara inovatif, dan terukur guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan. "Namun demikian, hal ini merupakan sebuah tantangan bagi Bank Indonesia dalam terus memformulasikan kebijakan makroprudensial yang tepat mengingat kebijakan makroprudensial bukanlah sebuah kebijakan yang one size fits all policy," pungkas Destry.
(nng)
Explore More