Sri Mulyani Sebut Masyarakat Punya 40 Nomor Identitas
Jum'at, 28 Mei 2021 - 19:59 WIB
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola perpajakan di Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, tantangan ini salah satunya timbul dari banyaknya jumlah nomor identitas yang dimiliki masyarakat Indonesia.
Baca juga: Bisnis Startup Energi Butuh Dukungan Regulasi
Masing-masing penduduk bisa memiliki 40 nomor identitas yang berbeda. Tak hanya Nomor Induk Kependudukan (NIK), penduduk bisa memiliki data lain, seperti paspor hingga nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
“Nomor identitas memiliki sistem sendiri-sendiri yang tersebar di berbagai lembaga dan instansi. Di Kementerian Keuangan saja, Bea Cukai punya nomor identitas sendiri yang berbeda dengan pajak,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (28/5/2021).
Lanjutnya, kebijakan satu data diyakini bisa memudahkan pemerintah yang hendak melakukan intervensi kebijakan, seperti menyalurkan bantuan sosial, subsidi, dan kepentingan lainnya.
"Kebutuhan sebuah identitas yang unik adalah syarat untuk mendapatkan data yang makin ter-organize, konsisten, dan dapat memuat informasi-informasi yang penting mengenai subjek objek, periode tahun, dan keterangan lain,” bebernya.
Baca juga: Resmi, Andrea Pirlo Dipecat Juventus
Penerapan singel identitas bisa membantu upaya counter cyclical sehingga bisa menjaga belanja negara untuk meminimalkan kerusakan akibat Covid-19. "Salah satu instrumen yang paling penting adalah APBN dan counter cyclical. APBN berarti kita harus melakukan dan menjaga belanja negara untuk bisa meminimalkan damage/kerusakan akibat covid-19," tandasnya.
Baca juga: Bisnis Startup Energi Butuh Dukungan Regulasi
Masing-masing penduduk bisa memiliki 40 nomor identitas yang berbeda. Tak hanya Nomor Induk Kependudukan (NIK), penduduk bisa memiliki data lain, seperti paspor hingga nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
“Nomor identitas memiliki sistem sendiri-sendiri yang tersebar di berbagai lembaga dan instansi. Di Kementerian Keuangan saja, Bea Cukai punya nomor identitas sendiri yang berbeda dengan pajak,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (28/5/2021).
Lanjutnya, kebijakan satu data diyakini bisa memudahkan pemerintah yang hendak melakukan intervensi kebijakan, seperti menyalurkan bantuan sosial, subsidi, dan kepentingan lainnya.
"Kebutuhan sebuah identitas yang unik adalah syarat untuk mendapatkan data yang makin ter-organize, konsisten, dan dapat memuat informasi-informasi yang penting mengenai subjek objek, periode tahun, dan keterangan lain,” bebernya.
Baca juga: Resmi, Andrea Pirlo Dipecat Juventus
Penerapan singel identitas bisa membantu upaya counter cyclical sehingga bisa menjaga belanja negara untuk meminimalkan kerusakan akibat Covid-19. "Salah satu instrumen yang paling penting adalah APBN dan counter cyclical. APBN berarti kita harus melakukan dan menjaga belanja negara untuk bisa meminimalkan damage/kerusakan akibat covid-19," tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
