Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Sri Mulyani Siapkan Anggaran
loading...
Menkeu Sri Mulyani. Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pembangunan ibu kota negara (IKN) masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pembangunan IKN memiliki nilai penting bagi Indonesia. Pasalnya, hal ini juga terkait dengan pemerataan pembangunan di Tanah Air.
"Kita masukkan pemindahan Ibu Kota negara (dalam APBN 2022). Di mana, kebutuhan Indonesia (adalah) masa depan yang modern dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan lingkungan yang sustainable," kata Sri Mulyani dalam rapat virtual, Senin (31/5/2021).
Menurut dia, pembangunan IKN baru di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilakukan dengan berbagai skema yang inovatif atau tidak melulu mengandalkan keuangan negara atau APBN.
"Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal," paparnya.
Dia kembali menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Hal ini sebagai upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian.
Lihat Juga: Kapan Keppres Pemindahan Ibu Kota Terbit? Menteri Hukum: Tergantung Presiden dan Infrastruktur IKN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pembangunan IKN memiliki nilai penting bagi Indonesia. Pasalnya, hal ini juga terkait dengan pemerataan pembangunan di Tanah Air.
"Kita masukkan pemindahan Ibu Kota negara (dalam APBN 2022). Di mana, kebutuhan Indonesia (adalah) masa depan yang modern dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan lingkungan yang sustainable," kata Sri Mulyani dalam rapat virtual, Senin (31/5/2021).
Menurut dia, pembangunan IKN baru di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilakukan dengan berbagai skema yang inovatif atau tidak melulu mengandalkan keuangan negara atau APBN.
"Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal," paparnya.
Dia kembali menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Hal ini sebagai upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian.
Lihat Juga: Kapan Keppres Pemindahan Ibu Kota Terbit? Menteri Hukum: Tergantung Presiden dan Infrastruktur IKN
(ind)
Explore More