APBN Sarat Utang, Anggaran Pertahanan Rp1.700 Triliun Tak Layak
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Indef , Didik J. Rachbini, mengungkapkan keprihatihannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Dia menilai APBN telah diobrak-abrik oleh penguasa sehingga wajah dan strukturnya rusak berat.
Evaluasi APBN 2021 dan pembahasan RAPBN 2022 sudah mulai dijalankan pada tahap awal dan dibicarakan dengan DPR. Hal yang mengejutkan adalah Kementerian Pertahanan dan Keamanan mengajukan rencana anggaran Rp1.700 triliun.
Baca juga:Saat IHSG Menguat Tipis 3 Poin, Saham MNC Bank Tembus Level Rp200
Didik menjelaskan bahwa rencana anggaran pertahanan dan keamanan sampai Rp1.700 triliun di luar kepantasan. Sebab, Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 dan perekonomian sedang terombang-ambing.
“Ini tidak layak karena APBN sekarat dan sarat utang serta tidak masuk di akal sehat,” tegasnya kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (3/6/2021).
Lanjutnya, semestinya dalam keadaan Indonesia sekarang ini, masyarakat lebih membutuhkan dukungan kesehatan dan ekonomi dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.
“Jadi tidak pantas kalau anggaran senjata tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya,”paparnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 utang yang diputuskan APBN mencapai Rp921,5 triliun. Keperluan utang tersebut guna membayar bunga, pokok dan sisanya untuk menambal kebutuhan defisit.
Selanjutnya, tahun 2020 rencana utang ingin ditekan menjadi Rp651,1 triliun dengan motif agar wajah APBN kelihatan apik. Namun kenyataannya, Indonesia diserang pandemi Covid-19 sehingga mengharuskan utang tahun 2020 dinaikkan pesat menjadi Rp1.226 triliun.
“Perubahan-perubahan seperti ini mencerminkan perilaku labil dan semau gue dari penguasa, obrak-abrik merusak APBN, dan cerminan DPR yang telat mikir dan lemah kuasa,” jelas Didik.
Evaluasi APBN 2021 dan pembahasan RAPBN 2022 sudah mulai dijalankan pada tahap awal dan dibicarakan dengan DPR. Hal yang mengejutkan adalah Kementerian Pertahanan dan Keamanan mengajukan rencana anggaran Rp1.700 triliun.
Baca juga:Saat IHSG Menguat Tipis 3 Poin, Saham MNC Bank Tembus Level Rp200
Didik menjelaskan bahwa rencana anggaran pertahanan dan keamanan sampai Rp1.700 triliun di luar kepantasan. Sebab, Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 dan perekonomian sedang terombang-ambing.
“Ini tidak layak karena APBN sekarat dan sarat utang serta tidak masuk di akal sehat,” tegasnya kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (3/6/2021).
Lanjutnya, semestinya dalam keadaan Indonesia sekarang ini, masyarakat lebih membutuhkan dukungan kesehatan dan ekonomi dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.
“Jadi tidak pantas kalau anggaran senjata tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya,”paparnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 utang yang diputuskan APBN mencapai Rp921,5 triliun. Keperluan utang tersebut guna membayar bunga, pokok dan sisanya untuk menambal kebutuhan defisit.
Selanjutnya, tahun 2020 rencana utang ingin ditekan menjadi Rp651,1 triliun dengan motif agar wajah APBN kelihatan apik. Namun kenyataannya, Indonesia diserang pandemi Covid-19 sehingga mengharuskan utang tahun 2020 dinaikkan pesat menjadi Rp1.226 triliun.
“Perubahan-perubahan seperti ini mencerminkan perilaku labil dan semau gue dari penguasa, obrak-abrik merusak APBN, dan cerminan DPR yang telat mikir dan lemah kuasa,” jelas Didik.
Explore More