UMKM Bisa Cari Pendanaan Lewat Pasar Modal, OJK Kasih Tahu Caranya
Selasa, 08 Juni 2021 - 11:34 WIB
loading...
Saya harap sosialisasi ini bisa membuka wawasan bapak dan ibu pelaku UMKM mengenai alternatif pendanaan menggunakan instrumen pasar modal berbasis teknologi informasi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Hoesen mengatakan, bahwa securities crowdfunding dapat dijadikan alternatif pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) . Dia menyebutkan bahwa UMKM memiliki peran dan kontribusi penting bagi perekonomian nasional.
Baca Juga: Milad Virtual, MAI Foundation Kenalkan Layanan Crowdfunding Online
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) pada Agustus 2020, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai rata-rata 60% dan kontribusinya menyerap hampir 97% tenaga kerja Indonesia.
"Saya harap sosialisasi ini bisa membuka wawasan bapak dan ibu pelaku UMKM mengenai alternatif pendanaan menggunakan instrumen pasar modal berbasis teknologi informasi," ucap Hoesen dalam Sosialisasi Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Bagi UMKM secara virtual di Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Pandemi Covid-19 sudah cukup memukul keberlangsungan usaha para pelaku UMKM sejak awal tahun lalu. Berdasarkan survei yang diterbitkan oleh Asian Development Bank, pada tahun 2020 sebanyak 50% UMKM menutup usahanya, 88% usaha mikro tidak punya kas atau tabungan dan kehabisan pembiayaan keuangan, dan sekitar 60% usaha mikro mengurangi tenaga kerja.
"Oleh karena itu Presiden Joko Widodo sudah mengarahkan agar dukungan kepada UMKM menjadi prioritas dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN)," tambahnya.
Mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional dan memperhatikan amanat Jokowi untuk mendukung keberlangsungan UMKM di Indonesia, OJK akan senantiasa berpartisipasi aktif dalam mewujudkan amanat tersebut, termasuk mendukung program pemerintah dalam PEN.
"Salah satu terobosan OJK dalam mendukung pengembangan fintech di industri pasar modal antara lain dengan menerbitkan POJK Nomor 57/POJK 04/2020 tentang penawaran umum melalui efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau securities crowdfunding," ungkap Hoesen.
Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan mencermati serta mengadopsi budaya gotong royong yang sangat melekat di masyarakat Indonesia.
"Jika kita cermati bersama, crowdfunding ini berarti urun dana untuk membantu saudara atau sahabat kita yang sedang membutuhkan bantuan. Budaya itu kita serap ke dalam bentuk aktivitas bisnis di pasar modal melalui konsep penawaran efek," tambahnya.
Baca Juga: Sejuta Cara Pinjol Menagih Utang, Kali Ini Memalsukan Email OJK
Hoesen mengatakan, hanya saja, mekanismenya dilakukan melalui aplikasi atau platform digital (financial technology securities crowdfunding). Sebagai informasi, pasca diterbitkannya POJK nomor 57 tersebut, hingga 31 Mei 2021, total penyelenggara sudah bertambah menjadi 5.
"Di samping itu, jumlah penerbit/pelaku UMKM yang memanfaatkan Equity Crowd Funding (ECF) juga mengalami pertumbuhan sebesar 17,05% year to date menjadi 151 penerbit," lanjutnya.
Hoesen pun mengungkapkan bahwa jumlah dana yang berhasil dihimpun juga mengalami peningkatan sebesar 43,02% ytd menjadi Rp273,47 miliar. Dari sisi pemodal juga mengalami pertumbuhan sebesar 49,06% ytd dari sebelumnya 22.341 investor pada 31 Desember 2020, menjadi 33.302 investor.
"Saya sangat mengapresiasi Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) yang terus berkomitmen mendukung pengembangan industri ini, dan diharapkan semua kepala daerah, DPRD, pimpinan ormas, asosiasi, dan cigitas akademika khususnya di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua serta Bali dan Nusa Tenggara dapat berpartisipasi aktif dalam menumbuhkembangkan SCF ini demi kemajuan UMKM dan perekonomian Indonesia," pungkas Hoesen.
Baca Juga: Milad Virtual, MAI Foundation Kenalkan Layanan Crowdfunding Online
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) pada Agustus 2020, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai rata-rata 60% dan kontribusinya menyerap hampir 97% tenaga kerja Indonesia.
"Saya harap sosialisasi ini bisa membuka wawasan bapak dan ibu pelaku UMKM mengenai alternatif pendanaan menggunakan instrumen pasar modal berbasis teknologi informasi," ucap Hoesen dalam Sosialisasi Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Bagi UMKM secara virtual di Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Pandemi Covid-19 sudah cukup memukul keberlangsungan usaha para pelaku UMKM sejak awal tahun lalu. Berdasarkan survei yang diterbitkan oleh Asian Development Bank, pada tahun 2020 sebanyak 50% UMKM menutup usahanya, 88% usaha mikro tidak punya kas atau tabungan dan kehabisan pembiayaan keuangan, dan sekitar 60% usaha mikro mengurangi tenaga kerja.
"Oleh karena itu Presiden Joko Widodo sudah mengarahkan agar dukungan kepada UMKM menjadi prioritas dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN)," tambahnya.
Mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional dan memperhatikan amanat Jokowi untuk mendukung keberlangsungan UMKM di Indonesia, OJK akan senantiasa berpartisipasi aktif dalam mewujudkan amanat tersebut, termasuk mendukung program pemerintah dalam PEN.
"Salah satu terobosan OJK dalam mendukung pengembangan fintech di industri pasar modal antara lain dengan menerbitkan POJK Nomor 57/POJK 04/2020 tentang penawaran umum melalui efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau securities crowdfunding," ungkap Hoesen.
Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan mencermati serta mengadopsi budaya gotong royong yang sangat melekat di masyarakat Indonesia.
"Jika kita cermati bersama, crowdfunding ini berarti urun dana untuk membantu saudara atau sahabat kita yang sedang membutuhkan bantuan. Budaya itu kita serap ke dalam bentuk aktivitas bisnis di pasar modal melalui konsep penawaran efek," tambahnya.
Baca Juga: Sejuta Cara Pinjol Menagih Utang, Kali Ini Memalsukan Email OJK
Hoesen mengatakan, hanya saja, mekanismenya dilakukan melalui aplikasi atau platform digital (financial technology securities crowdfunding). Sebagai informasi, pasca diterbitkannya POJK nomor 57 tersebut, hingga 31 Mei 2021, total penyelenggara sudah bertambah menjadi 5.
"Di samping itu, jumlah penerbit/pelaku UMKM yang memanfaatkan Equity Crowd Funding (ECF) juga mengalami pertumbuhan sebesar 17,05% year to date menjadi 151 penerbit," lanjutnya.
Hoesen pun mengungkapkan bahwa jumlah dana yang berhasil dihimpun juga mengalami peningkatan sebesar 43,02% ytd menjadi Rp273,47 miliar. Dari sisi pemodal juga mengalami pertumbuhan sebesar 49,06% ytd dari sebelumnya 22.341 investor pada 31 Desember 2020, menjadi 33.302 investor.
"Saya sangat mengapresiasi Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) yang terus berkomitmen mendukung pengembangan industri ini, dan diharapkan semua kepala daerah, DPRD, pimpinan ormas, asosiasi, dan cigitas akademika khususnya di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua serta Bali dan Nusa Tenggara dapat berpartisipasi aktif dalam menumbuhkembangkan SCF ini demi kemajuan UMKM dan perekonomian Indonesia," pungkas Hoesen.
(akr)
Lihat Juga :
