Hadapi Disrupsi, Wapres Minta Daya Saing Tenaga Kerja Ditingkatkan
Selasa, 08 Juni 2021 - 12:41 WIB
loading...
Tenaga kerja Indonesia perlu disiapkan agar lebih produktif dan berdaya saing di era disrupsi saat ini. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyebutkan bahwa angka pengangguran di Indonesia saat ini masih relatif tinggi. Tak hanya itu, persoalan tenaga kerja pun kini semakin kompleks.
Di sisi lain, Wapres menilai daya saing atau produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih rendah. Hal itu diperparah dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Sementara, penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai masih minim.
Baca Juga: 1.014 BLK Komunitas Diresmikan, Wapres: Tantangan Nyata Menyiapkan SDM di Masa Depan
"Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan," ujar Wapres dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 di Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
Maruf menegaskan, rendahnya daya saing atau produktivitas akan menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi. Pasalnya, tenaga kerja dinilai tidak siap dalam beradaptasi terhadap perubahan yang ada.
"Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya," tegas dia.
Karena itu, Wapres mengatakan diperlukan konsep dan langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien sebagai fondasi untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini.
Baca Juga: Korut: Israel Ubah Gaza Jadi 'Rumah Pemotongan Manusia yang Besar'
"Tantangan nyata yang dihadapi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global adalah kemampuan di bidang teknologi digital seperti big data, artificial intelligence (AI) dan internet of things (IOT)," paparnya.
Menurutnya saat ini pemerintah membuat afirmasi kebijakan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan. "Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan. Termasuk lembaga keagamaan seperti pondok-pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah," pungkasnya.
Di sisi lain, Wapres menilai daya saing atau produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih rendah. Hal itu diperparah dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Sementara, penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai masih minim.
Baca Juga: 1.014 BLK Komunitas Diresmikan, Wapres: Tantangan Nyata Menyiapkan SDM di Masa Depan
"Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan," ujar Wapres dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 di Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
Maruf menegaskan, rendahnya daya saing atau produktivitas akan menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi. Pasalnya, tenaga kerja dinilai tidak siap dalam beradaptasi terhadap perubahan yang ada.
"Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya," tegas dia.
Karena itu, Wapres mengatakan diperlukan konsep dan langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien sebagai fondasi untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini.
Baca Juga: Korut: Israel Ubah Gaza Jadi 'Rumah Pemotongan Manusia yang Besar'
"Tantangan nyata yang dihadapi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global adalah kemampuan di bidang teknologi digital seperti big data, artificial intelligence (AI) dan internet of things (IOT)," paparnya.
Menurutnya saat ini pemerintah membuat afirmasi kebijakan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan. "Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan. Termasuk lembaga keagamaan seperti pondok-pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah," pungkasnya.
(fai)
Lihat Juga :
