Geger Pajak Sembako hingga Biaya Sekolah, Sri Mulyani Didesak Tarik RUU KUP
Sabtu, 12 Juni 2021 - 19:22 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat peduli rakyat kecil. Politikus Partai Golkar itu menyatakan SMI inisial kondang Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memmuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan.
"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu SMI ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," ujar Misbakhun di Jakarta, Sabtu (12/6).
Baca Juga: Siap-siap! Selain Biaya Sekolah, Melahirkan Juga Bakal Kena Pajak
Lebih lanjut Misbakhun membeber alasannya soal bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dipajaki.
Menurutnya, ketiga sektor itu merupakan amanat Konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.
"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun.
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Sri Mulyani tentang PPN sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa. "Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," ulas Misbakhun.
"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu SMI ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," ujar Misbakhun di Jakarta, Sabtu (12/6).
Baca Juga: Siap-siap! Selain Biaya Sekolah, Melahirkan Juga Bakal Kena Pajak
Lebih lanjut Misbakhun membeber alasannya soal bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dipajaki.
Menurutnya, ketiga sektor itu merupakan amanat Konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.
"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun.
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Sri Mulyani tentang PPN sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa. "Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," ulas Misbakhun.
Lihat Juga :
