Kementerian PUPR dan KPK Terapkan SMAP di BP2JK Papua Barat
Selasa, 15 Juni 2021 - 09:32 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Soal Pungli di Pelabuhan, Komisaris Pelindo I: Aparat Jangan Asal Main Comot dan Mendakwa
Total keseluruhan paket Tahun Anggaran (TA) 2021 yang sudah dilakukan tender/seleksi sampai dengan 21 Mei 2021 yaitu sebanyak 4.979 Paket dengan Pagu Rp91 triliun, dan total keseluruhan paket terkontrak TA 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 adalah 3.789 paket dengan Pagu Rp33,698 triliun.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, BP2JK harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR. “Kepala Balai sebagai lapis pertama (first line of defense) dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja sebagai second line, dan Inspektorat Jenderal sebagai third line harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) BPJ. Saya juga tekankan agar seluruh unit kerja dalam bidang pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR bekerja lebih cepat dan tertib, serta tidak mencoba untuk curang terhadap uang negara," tegasnya.
Kepercayaan terhadap sektor infrastruktur dalam membantu pemulihan ekonomi nasional harus dapat dibuktikan dengan hasil pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secepat mungkin agar segera membangkitkan perekonomian nasional.
Total keseluruhan paket Tahun Anggaran (TA) 2021 yang sudah dilakukan tender/seleksi sampai dengan 21 Mei 2021 yaitu sebanyak 4.979 Paket dengan Pagu Rp91 triliun, dan total keseluruhan paket terkontrak TA 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 adalah 3.789 paket dengan Pagu Rp33,698 triliun.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, BP2JK harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR. “Kepala Balai sebagai lapis pertama (first line of defense) dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja sebagai second line, dan Inspektorat Jenderal sebagai third line harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) BPJ. Saya juga tekankan agar seluruh unit kerja dalam bidang pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR bekerja lebih cepat dan tertib, serta tidak mencoba untuk curang terhadap uang negara," tegasnya.
Kepercayaan terhadap sektor infrastruktur dalam membantu pemulihan ekonomi nasional harus dapat dibuktikan dengan hasil pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secepat mungkin agar segera membangkitkan perekonomian nasional.
(fai)
Lihat Juga :
