Sri Mulyani Ungkap Irlandia Utara Jadi Idola Perusahaan Pengemplang Pajak
Selasa, 15 Juni 2021 - 18:30 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, banyak perusahaan digital mengalihkan kantor pusat mereka ke Irlandia Utara untuk menghindari pajak. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, banyak perusahaan digital mengalihkan kantor pusat mereka ke Irlandia Utara untuk menghindari pajak. Hal ini menjadi sorotan negara-negara anggota G7 maupun G20 saat ini tengah fokus menciptakan iklim perpajakan yang seimbang antar negara.
"Mereka melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan kantor pusatnya, terutama kalau di Amerika Serikat dan Eropa ke Irlandia Utara. Karena itu, dia hampir nol persen corporate income tax-nya," kata Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (15/6/2021).
Baca Juga: Sudah 53 Perusahaan Digital Ditagih Pajak oleh Sri Mulyani, Ini Daftarnya
Kata mantan Direktur Bank Dunia itu, perusahaan-perusahaan pengemplang pajak kini tidak hanya marak dilakukan perusahaan digital, karena mereka melakukan pemasaran tidak terbatas wilayah atau yurisdiksi suatu negara. Namun juga marak dilakukan perusahaan manufaktur.
"Kalau di AS tidak hanya perusahaan digital tapi pharmaceutical pindah ke sana sehingga mereka menghadapi erosi dari basis pajaknya. Kalau dikejar mau turunkan corporate income tax ya artinya risk to the bottom, bottom-nya 0 persen, kalau 0 persen ya semua negara enggak bisa collect tax," bebernya.
Baca Juga: Belajar Kasus Jack Ma, Sudah saatnya Perusahaan Digital di Indonesia Diawasi
Dia menambahkan, Indonesia akan memperjuangkan usulan pengenaan pajak yang setara antar negara. Sri Mulyani berjanji akan mengusahakannya meski perundingannya juga berpotensi alot.
"Akan jadi debat karena katakan revenue-nya 100 dibagi dengan headquarter, dengan tempat pemasaran, dengan rate pajak tertentu pasti 100 itu dibagi antar negara, itu enggak akan nambah dari 100. Jadi nanti negosiasi yang cukup alot berapa yang harus dibayar dari yurisdiksi pajak yang mana," tandasnya.
"Mereka melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan kantor pusatnya, terutama kalau di Amerika Serikat dan Eropa ke Irlandia Utara. Karena itu, dia hampir nol persen corporate income tax-nya," kata Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (15/6/2021).
Baca Juga: Sudah 53 Perusahaan Digital Ditagih Pajak oleh Sri Mulyani, Ini Daftarnya
Kata mantan Direktur Bank Dunia itu, perusahaan-perusahaan pengemplang pajak kini tidak hanya marak dilakukan perusahaan digital, karena mereka melakukan pemasaran tidak terbatas wilayah atau yurisdiksi suatu negara. Namun juga marak dilakukan perusahaan manufaktur.
"Kalau di AS tidak hanya perusahaan digital tapi pharmaceutical pindah ke sana sehingga mereka menghadapi erosi dari basis pajaknya. Kalau dikejar mau turunkan corporate income tax ya artinya risk to the bottom, bottom-nya 0 persen, kalau 0 persen ya semua negara enggak bisa collect tax," bebernya.
Baca Juga: Belajar Kasus Jack Ma, Sudah saatnya Perusahaan Digital di Indonesia Diawasi
Dia menambahkan, Indonesia akan memperjuangkan usulan pengenaan pajak yang setara antar negara. Sri Mulyani berjanji akan mengusahakannya meski perundingannya juga berpotensi alot.
"Akan jadi debat karena katakan revenue-nya 100 dibagi dengan headquarter, dengan tempat pemasaran, dengan rate pajak tertentu pasti 100 itu dibagi antar negara, itu enggak akan nambah dari 100. Jadi nanti negosiasi yang cukup alot berapa yang harus dibayar dari yurisdiksi pajak yang mana," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
