Bongkar Pungli di Priok, Pengamat: Mereka Kongkalikong dengan Aparat
loading...
Ilustrasi. FOTO/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Kepolisian terus mengusut dan menangkap gerombolan pungli dan preman di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi tersebut dinilai dilakukan karena faktor ekonomi serta didukung oleh oknum aparat. Imbas dari kejadian tersebut membuat pelayanan bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok terbengkalai dan marak aksi pecah kaca yang membuat sopir truk kontainer waspada.
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai, perlakuan rampas-merampas pada supir truk disebabkan adanya faktor pendukung yang mendorong mereka melakukan aksi tak terpuji. Di tambah lagi, dalam perjalanan, truk-truk akan melintasi kampung-kampung kumuh yang berpenduduk kalangan bawah.
“Ini masalah sosial-ekonomi, jika lingkungan pelabuhan dipenuhi masyarakat yang tergolong miskin dan kumuh, maka dapat dipastikan hal itu terjadi,” ujarnya dalam pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (16/6/2021).
Ia pun menuturkan, aksi perampasan tidak semerta-merta dilakukan oleh gerombolan preman saja, melainkan adanya kerjasama dengan oknum aparat guna merealisasikan tindak kriminal tersebut. “Dalam aksinya itu bahkan adanya keterlibatan oknum aparat juga. Semacam terjadi kongkalikong,”jelasnya.
Djoko melanjutkan, dalam bidang apapun, apabila pelanggaran murni dilakukan sendiri oleh pelaku, pasti hanya akan berlangsung sementara (mingguan atau beberapa bulan). Bahkan, hal ini justru sengaja dipelihara oleh oknum tersebut. “Kalau pelanggaran sudah berlangsung rutin dan terus-menerus, pasti sudah ada kerjasama dengan aparatur dan oknum lainnya,” terangnya.
Sebagai informasi, polisi telah menangkap 50 orang yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada para sopir kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka sebagian besar merupakan pegawai PT Greating Fortune Container (GFC) dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta. Kini, polisi masih memburu pelaku lainnya dan mendalami kasus tersebut untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pemimpin perusahaan.
Lihat Juga: ALFI Tolak Usulan Pemerintah di RUU Pelayaran : Otoritas Bisa Tentukan Tarif Pelabuhan secara Sepihak
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai, perlakuan rampas-merampas pada supir truk disebabkan adanya faktor pendukung yang mendorong mereka melakukan aksi tak terpuji. Di tambah lagi, dalam perjalanan, truk-truk akan melintasi kampung-kampung kumuh yang berpenduduk kalangan bawah.
“Ini masalah sosial-ekonomi, jika lingkungan pelabuhan dipenuhi masyarakat yang tergolong miskin dan kumuh, maka dapat dipastikan hal itu terjadi,” ujarnya dalam pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (16/6/2021).
Ia pun menuturkan, aksi perampasan tidak semerta-merta dilakukan oleh gerombolan preman saja, melainkan adanya kerjasama dengan oknum aparat guna merealisasikan tindak kriminal tersebut. “Dalam aksinya itu bahkan adanya keterlibatan oknum aparat juga. Semacam terjadi kongkalikong,”jelasnya.
Djoko melanjutkan, dalam bidang apapun, apabila pelanggaran murni dilakukan sendiri oleh pelaku, pasti hanya akan berlangsung sementara (mingguan atau beberapa bulan). Bahkan, hal ini justru sengaja dipelihara oleh oknum tersebut. “Kalau pelanggaran sudah berlangsung rutin dan terus-menerus, pasti sudah ada kerjasama dengan aparatur dan oknum lainnya,” terangnya.
Sebagai informasi, polisi telah menangkap 50 orang yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada para sopir kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka sebagian besar merupakan pegawai PT Greating Fortune Container (GFC) dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta. Kini, polisi masih memburu pelaku lainnya dan mendalami kasus tersebut untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pemimpin perusahaan.
Lihat Juga: ALFI Tolak Usulan Pemerintah di RUU Pelayaran : Otoritas Bisa Tentukan Tarif Pelabuhan secara Sepihak
(nng)
Explore More