Awas! Varian Delta India Ngamuk, Ekonomi RI Bisa Nyungsep Lagi
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai gelombang varian virus baru corona delta dari India yang masuk ke RI harus diatasi dengan cepat. Pasalnya jika tidak maka ekonomi RI kembali terancam di tengah pemulihan yang sudah semakin membaik.
"Masyarakat sudah mulai optimis ditunjukkan dengan IKK bulan Mei 104,4. Trennya sudah mulai spending lagi," ungkap Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu(16/6/2021).
Menurut dia, momentum pemulihan ini harus dijaga dengan penanganan Covid-19 yang serius. Yang membuat ekonomi anjlok salah satunya adalah karena pandemi, maka solusi untuk mengembalikan posisi ke level pertumbuhan ekonomi 5% adalah dengan melakukan penurunan penularan Covid-19.
"Efeknya jika tidak serius dan kebijakan antar kementerian tidak konsisten, harga yang dibayar bagi ekonomi akan mahal. Contohnya, tempat wisata yang dibuka terlalu dini pada waktu libur lebaran, hasilnya kasus harian naik, terus yang rugi siapa? pelaku usaha juga, ritel terdampak," jelas Bhima.
Kalau ada pengetatan mobilitas karena kasus naik, yang merugi juga pelaku usaha retail, logistik, sampai warung pinggir jalan karena turunnya minat masyarakat belanja. "Sementara dari sisi belanja pemerintah susah diharapkan untuk terus mensuport pengeluaran kesehatan," tandasnya.
Pemerintah sendiri sedang berupaya sekuat tenaga menekan defisit APBN, maka dari itu wacananya PPN mau diperluas, tax amnesty jilid 2 dan yang lainnya. "Ledakan kasus Covid-19 akan menguras anggaran pemerintah, defisit APBN-nya pasti melonjak juga. Ujungnya utang lagi dan akan jadi beban baru," pungkas Bhima.
"Masyarakat sudah mulai optimis ditunjukkan dengan IKK bulan Mei 104,4. Trennya sudah mulai spending lagi," ungkap Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu(16/6/2021).
Menurut dia, momentum pemulihan ini harus dijaga dengan penanganan Covid-19 yang serius. Yang membuat ekonomi anjlok salah satunya adalah karena pandemi, maka solusi untuk mengembalikan posisi ke level pertumbuhan ekonomi 5% adalah dengan melakukan penurunan penularan Covid-19.
"Efeknya jika tidak serius dan kebijakan antar kementerian tidak konsisten, harga yang dibayar bagi ekonomi akan mahal. Contohnya, tempat wisata yang dibuka terlalu dini pada waktu libur lebaran, hasilnya kasus harian naik, terus yang rugi siapa? pelaku usaha juga, ritel terdampak," jelas Bhima.
Kalau ada pengetatan mobilitas karena kasus naik, yang merugi juga pelaku usaha retail, logistik, sampai warung pinggir jalan karena turunnya minat masyarakat belanja. "Sementara dari sisi belanja pemerintah susah diharapkan untuk terus mensuport pengeluaran kesehatan," tandasnya.
Pemerintah sendiri sedang berupaya sekuat tenaga menekan defisit APBN, maka dari itu wacananya PPN mau diperluas, tax amnesty jilid 2 dan yang lainnya. "Ledakan kasus Covid-19 akan menguras anggaran pemerintah, defisit APBN-nya pasti melonjak juga. Ujungnya utang lagi dan akan jadi beban baru," pungkas Bhima.
(nng)
Explore More