Mirroring Kontrak Capai 95 Persen, Pertamina Terus Lakukan Persiapan Alih Kelola Blok Rokan
loading...
Pertamina terus lakukan persiapan untuk alih kelola Blok Rokan dari Chevron kepada PHR sebagai yang akan mengelola Blok Rokan setelah 9 Agustus 2021.
A
A
A
JAKARTA - Pertamina terus melakukan persiapan untuk alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Tercatat PHR adalah anak usaha Pertamina yang akan mengelola Blok Rokan setelah 9 Agustus 2021.
Salah satu kegiatan yang saat ini sedang berjalan adalah proses mirroring kontrak eksisting yang sudah mencapai 95 persen atau 276 kontrak dari 290 kontrak yang dilakukan mirroring.
“Proses pengadaan barang dan jasa di PHR untuk blok Rokan dilakukan dengan beberapa metode, yaitu mirroring untuk kontrak eksisting yang ada di CPI dan pengadaan baru untuk kontrak yang belum ada di CPI maupun yang tidak bisa dilakukan mirroring,” ujar Jaffee A Suardin, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Selasa (15/6/2021).
Selain melalui mirroring kontrak eksisting dan pengadaan baru, juga terdapat kontrak melalui program Local Business Development (LBD). Saat ini terdapat 260 kontrak LBD yang akan diproses secara terpisah dengan melibatkan sekitar 690 mitra LBD.
Sosialisasi LBD tahap satu telah dilaksanakan pada akhir Mei lalu, saat ini sedang dalam proses dan diharapkan pekan ketiga atau keempat Juni sudah bisa terjadi kontrak.
“PHR akan melakukan evaluasi kesempatan untuk meluaskan keterlibatan masyarakat sekitar dengan melibatkan BUMDesa. Komitmen kami untuk selalu melakukan perbaikan dalam program LBD serta memastikan program ini ke depannya dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dari PHR untuk sama-sama mendukung kelancaran operasi PHR berkontribusi pada ketahanan energi nasional,” kata Jaffee.
Penyampaian informasi kemajuan dari proses alih kelola ini juga selalu disampaikan Pertamina kepada para stakeholder, antara lain Kementrian BUMN, Kementrian ESDM, dan SKK Migas, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, Kapolda Riau, Pangdam Bukit Barisan, serta komponen-komponen masyarakat seperti Lembaga Adat Melayu Riau, dan stakeholder lainnya.
"Hal ini kami lakukan agar para stakeholder dapat secara bersama-sama melihat kemajuan dari proses alih kelola yang saat ini sedang dijalankan serta untuk mendapatkan dukungan dan masukan positif agar proses dapat berjalan dengan lancar sesuai tata waktu sehingga 8 dan 9 Agustus 2021 nanti terjadi proses alih kelola yang seamless, tanpa jeda baik dari sisi operasi maupun penunjangnya," katanya. CM
Salah satu kegiatan yang saat ini sedang berjalan adalah proses mirroring kontrak eksisting yang sudah mencapai 95 persen atau 276 kontrak dari 290 kontrak yang dilakukan mirroring.
“Proses pengadaan barang dan jasa di PHR untuk blok Rokan dilakukan dengan beberapa metode, yaitu mirroring untuk kontrak eksisting yang ada di CPI dan pengadaan baru untuk kontrak yang belum ada di CPI maupun yang tidak bisa dilakukan mirroring,” ujar Jaffee A Suardin, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Selasa (15/6/2021).
Selain melalui mirroring kontrak eksisting dan pengadaan baru, juga terdapat kontrak melalui program Local Business Development (LBD). Saat ini terdapat 260 kontrak LBD yang akan diproses secara terpisah dengan melibatkan sekitar 690 mitra LBD.
Sosialisasi LBD tahap satu telah dilaksanakan pada akhir Mei lalu, saat ini sedang dalam proses dan diharapkan pekan ketiga atau keempat Juni sudah bisa terjadi kontrak.
“PHR akan melakukan evaluasi kesempatan untuk meluaskan keterlibatan masyarakat sekitar dengan melibatkan BUMDesa. Komitmen kami untuk selalu melakukan perbaikan dalam program LBD serta memastikan program ini ke depannya dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dari PHR untuk sama-sama mendukung kelancaran operasi PHR berkontribusi pada ketahanan energi nasional,” kata Jaffee.
Penyampaian informasi kemajuan dari proses alih kelola ini juga selalu disampaikan Pertamina kepada para stakeholder, antara lain Kementrian BUMN, Kementrian ESDM, dan SKK Migas, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, Kapolda Riau, Pangdam Bukit Barisan, serta komponen-komponen masyarakat seperti Lembaga Adat Melayu Riau, dan stakeholder lainnya.
"Hal ini kami lakukan agar para stakeholder dapat secara bersama-sama melihat kemajuan dari proses alih kelola yang saat ini sedang dijalankan serta untuk mendapatkan dukungan dan masukan positif agar proses dapat berjalan dengan lancar sesuai tata waktu sehingga 8 dan 9 Agustus 2021 nanti terjadi proses alih kelola yang seamless, tanpa jeda baik dari sisi operasi maupun penunjangnya," katanya. CM
(ars)
Explore More