Fraksi PKS Kritik Utang Naik, Pajak Naik, Ekonomi Tumbuh Negatif
Kamis, 17 Juni 2021 - 12:53 WIB
loading...
A
A
A
Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga 21 Mei 2021 sebesar Rp183,98 triliun, atau sebesar 26,3% dari total pagu anggaran Rp699 triliun. Namun sebagian besar anggaran dipergunakan untuk membayar utang, belanja konsumtif rutin pemerintah, yaitu pegawai dan barang. Sedangkan belanja modal rendah.
"Akibatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara tumbuh lambat,” katanya.
Baca juga:Kasus Covid-19 Meningkat, DPR: Tarik Rem Darurat Bukan Hanya di Zona Merah
Sementara itu, selain menambah utang, pemerintah juga terus menaikkan berbagai pajak yang potensial menjadi sumber pendapatan negara. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencana pungutan pajak untuk sembako.
“Rencana pemerintah memajaki sembako membuat rakyat merasa semakin diperas oleh negara. Berbagai sektor dan aktivitas masyarakat kini dipajaki. Di sisi lain, ketika pajak bertambah, namun tidak terjadi peningkatan kesejahteraan dan tidak tersedianya lapangan kerja dari beragam proyek pemerintah. Alhasil rakyat merasa ada ketimpangan ekonomi luar biasa,” jelasnya.
Sukamta berpesan, pemerintah harus mencari mekanisme untuk pembiayaan negera sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa memberatkan rakyat Indonesia.
"Akibatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara tumbuh lambat,” katanya.
Baca juga:Kasus Covid-19 Meningkat, DPR: Tarik Rem Darurat Bukan Hanya di Zona Merah
Sementara itu, selain menambah utang, pemerintah juga terus menaikkan berbagai pajak yang potensial menjadi sumber pendapatan negara. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencana pungutan pajak untuk sembako.
“Rencana pemerintah memajaki sembako membuat rakyat merasa semakin diperas oleh negara. Berbagai sektor dan aktivitas masyarakat kini dipajaki. Di sisi lain, ketika pajak bertambah, namun tidak terjadi peningkatan kesejahteraan dan tidak tersedianya lapangan kerja dari beragam proyek pemerintah. Alhasil rakyat merasa ada ketimpangan ekonomi luar biasa,” jelasnya.
Sukamta berpesan, pemerintah harus mencari mekanisme untuk pembiayaan negera sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa memberatkan rakyat Indonesia.
(uka)
Lihat Juga :
