Covid-19 Tambah Ganas, PNS Ngantor Bisa Kurang dari 25%
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan beberapa kementerian sebagian besar pegawainya sudah bekerja dari rumah. Namun untuk KemenPANRB masih 25% pegawai yang bekerja dari kantor.
Seperti diketahui adanya lonjakan kasus, pemerintah memperketat kegiatan perkantoran . Dimana untuk wilayah berzona merah agar menerapkan sistem kerja dari kantor dengan kapasitas 25%. Sementara sisanya 75% bekerja dari rumah. “Ada beberapa kementerian lembaga yang sudah sebagian besar bekerja dari rumah. Untuk kami di KemenPANRB masih 25%,” katanya dalam acara Pembahasan Isu Strategis dan Kebijakan PANRB II, Kamis (24/6/2021)
Namun Dwi menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan agar pegawai yang ke kantor kurang dari 25%. Namun belum jelas berapa pegawai yang akan tetap ke kantor. “Kami sedang pertimbangkan minggu depan kita akan lebih sedikit lagi yang ke kantor,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu Dwi menyampaikan agar masing-masing instansi kementerian/lembaga mengambil kebijakannya sendiri bisa kurang dari 25%. Di mana hal ini disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. “Bapak ibu sekalian silahkan mengambil kebijakan sesuai dengan surat edaran yang ada dan disesuaikan juga dengan kondisi di instansi masing-masing,” tuturnya.
Seperti diketahui adanya lonjakan kasus, pemerintah memperketat kegiatan perkantoran . Dimana untuk wilayah berzona merah agar menerapkan sistem kerja dari kantor dengan kapasitas 25%. Sementara sisanya 75% bekerja dari rumah. “Ada beberapa kementerian lembaga yang sudah sebagian besar bekerja dari rumah. Untuk kami di KemenPANRB masih 25%,” katanya dalam acara Pembahasan Isu Strategis dan Kebijakan PANRB II, Kamis (24/6/2021)
Namun Dwi menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan agar pegawai yang ke kantor kurang dari 25%. Namun belum jelas berapa pegawai yang akan tetap ke kantor. “Kami sedang pertimbangkan minggu depan kita akan lebih sedikit lagi yang ke kantor,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu Dwi menyampaikan agar masing-masing instansi kementerian/lembaga mengambil kebijakannya sendiri bisa kurang dari 25%. Di mana hal ini disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. “Bapak ibu sekalian silahkan mengambil kebijakan sesuai dengan surat edaran yang ada dan disesuaikan juga dengan kondisi di instansi masing-masing,” tuturnya.
(nng)
Lihat Juga :
