Meningkatkan Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Jum'at, 25 Juni 2021 - 23:22 WIB
loading...
A
A
A
Sehingga sektor-sektor inilah yang harus didorong,’’ungkapnya. Sarman juga mengingatkan pentingnya pemerintah kabupaten menata kembali kabupaten yang adaptif dan smart dengan memaksimalkan pemanfaatan platform digital. Salah satu caranya yakni implementasi ide-ide inovatif seperti teknologi smart region yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat adaptasi di pemerintah kabupaten. Salah satu daerah yang saat ini sedang fokus melakukan akselerasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional yakni Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran Agus Satriadi, di masa pandemi saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran membuat regulasi yang mengikat para pelaku usaha di kawasan tersebut juga para wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengikuti protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19. ‘’Dengan bersama-sama mencegah penyebaran tersebut, diharapkan mampu menggerakan aktivitas ekonomi masyarakat dalam beberapa waktu mendatang,’’tegasnya.
Agus menilai sangat penting bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebab, dengan patuh terhdap protokol kesehatan, laju penularan virus Covid-19 bisa ditekan yang pada akhirnya akan kembali membuka aktivitas perekonomian di daerah. Menurut dia, peran aktif dari para pelaku usaha dinilai penting karena mereka adalah ujung tombak perekonomian di daerah. ‘’Untuk sector pariwisata misalnya, kami melakkan kontrol yang ketat terhadap hotel agar patuh protokol kesehatan. Jika tidak maka akan ditutup,’’paparnya. Agus memaparkan, kolaborasi diantara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah menjadi salah kunci utama dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Dia mengakui, di masa pandemi Covid-19 ada sektor usaha yang terdampak, salah satunya yakni sector pariwisata. ‘’Yang paling terdampak memang di pariwisata. Karena itu sekarang kami jaga bersama-sama agar sektor ini pulih lebih cepat,’’paparnya. Dengan jumlah penduduk 426 ribu jiwa, indeks kemiskinan di kabupaten itu mencapai 7,17. Dengan indeks tersebut kawasan Pangandaran merupakan daerah yang sejahtera di provinsi Jawa Barat. ‘’Dengan adanya bantuan sosial, tidak hanya dari pemerintah pusat saja tetapi juga dari APBD Kabupaten masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas ekonominya,’’tuturnya. Anggaran dari pemerintah pusat maupun APBD salah satunya digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat di sektor peternakan.
’’Misalnya untuk peternak ayam pedaging, disubsidi oleh pemda. Saat harganya rendah maka disubsidi sampai hatrga pokoknya, Sehingga tidak menimbulkan masyarakat miskin baru,’’tutur Agus. Dia menambahkan, Pangandaran menadi satu-satuya kabupaten dengan tingkat pengangguran paling rendah di Jawa Barat. ‘’Masyarakat di pusat kota maupun di perkampungan memiliki pekerjaan yang layak,’’paparnya. Untuk meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut, Agus menilai, perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi, tidak hanya antar pemerintah daerah di dalam satu kawasan saja, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat. ‘’Kolaborasi harus digagas, kita punya lima tempat obyek wisata. Saat ini kami melakukan kolaborasi dengan Bank Indonesia. Kedepa perlu dukungan dari seluruh elemen, harus diwujudkan melalui sistem yang terintegrasi. Salah satunya dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM),’’cetusnya.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran Agus Satriadi, di masa pandemi saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran membuat regulasi yang mengikat para pelaku usaha di kawasan tersebut juga para wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengikuti protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19. ‘’Dengan bersama-sama mencegah penyebaran tersebut, diharapkan mampu menggerakan aktivitas ekonomi masyarakat dalam beberapa waktu mendatang,’’tegasnya.
Agus menilai sangat penting bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebab, dengan patuh terhdap protokol kesehatan, laju penularan virus Covid-19 bisa ditekan yang pada akhirnya akan kembali membuka aktivitas perekonomian di daerah. Menurut dia, peran aktif dari para pelaku usaha dinilai penting karena mereka adalah ujung tombak perekonomian di daerah. ‘’Untuk sector pariwisata misalnya, kami melakkan kontrol yang ketat terhadap hotel agar patuh protokol kesehatan. Jika tidak maka akan ditutup,’’paparnya. Agus memaparkan, kolaborasi diantara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah menjadi salah kunci utama dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Dia mengakui, di masa pandemi Covid-19 ada sektor usaha yang terdampak, salah satunya yakni sector pariwisata. ‘’Yang paling terdampak memang di pariwisata. Karena itu sekarang kami jaga bersama-sama agar sektor ini pulih lebih cepat,’’paparnya. Dengan jumlah penduduk 426 ribu jiwa, indeks kemiskinan di kabupaten itu mencapai 7,17. Dengan indeks tersebut kawasan Pangandaran merupakan daerah yang sejahtera di provinsi Jawa Barat. ‘’Dengan adanya bantuan sosial, tidak hanya dari pemerintah pusat saja tetapi juga dari APBD Kabupaten masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas ekonominya,’’tuturnya. Anggaran dari pemerintah pusat maupun APBD salah satunya digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat di sektor peternakan.
’’Misalnya untuk peternak ayam pedaging, disubsidi oleh pemda. Saat harganya rendah maka disubsidi sampai hatrga pokoknya, Sehingga tidak menimbulkan masyarakat miskin baru,’’tutur Agus. Dia menambahkan, Pangandaran menadi satu-satuya kabupaten dengan tingkat pengangguran paling rendah di Jawa Barat. ‘’Masyarakat di pusat kota maupun di perkampungan memiliki pekerjaan yang layak,’’paparnya. Untuk meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut, Agus menilai, perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi, tidak hanya antar pemerintah daerah di dalam satu kawasan saja, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat. ‘’Kolaborasi harus digagas, kita punya lima tempat obyek wisata. Saat ini kami melakukan kolaborasi dengan Bank Indonesia. Kedepa perlu dukungan dari seluruh elemen, harus diwujudkan melalui sistem yang terintegrasi. Salah satunya dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM),’’cetusnya.
Lihat Juga :
