Meningkatkan Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Jum'at, 25 Juni 2021 - 23:22 WIB
loading...
Kolaborasi pemerintah daerah dengan para stakeholder akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Foto/Dok.
A
A
A
JAKARTA - Dunia sedang dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang belum usai dan cenderung memburuk. Kondisi tak menguntungkan itu juga dialami Indonesia sebagai Negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Bahkan, di beberapa negara Eropa sedang menghadapi ancaman gelombang ketiga (third waves) akibat adanya varian virus baru. Indonesia sendiri sedang menghadapi gelombang kedua pandemi dengan ditemukannya varian baru yang oleh para pakar kesehatan disebut sebagai varian Delta.
Varian yang penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Sejumlah strategi pemulihan ekonomi sudah dilaksanakan Pemerintah, di antaranya dengan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021, dengan anggaran mencapai Rp699,43 triliun (atau naik 21% dari realisasi PEN 2020). Program kesehatan dan perlindungan sosial difokuskan untuk menjaga kesehatan publik dan daya beli masyarakat.
Selain itu, dukungan PEN juga diarahkan kepada dunia usaha dan menjaga keberlangsungan sektor strategis. Realisasi Program PEN sampai 9 April 2021 mencapai Rp130,16 triliun atau 18,6% dari pagu. Peran ekonomi daerah dalam kondisi saat ini sangat penting untuk menopang percepatan pemulihan ekonomi nasional. Daya tahan sektor riil dan sektor keuangan serta kecepatan pemulihan ekonomi nasional sangat bergantung pada efektivitas implementasi stimulus perekonomian yang dilakukan daerah.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang menegaskan, dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional, pemerintah daerah di seluruh Indonesia perlu menggali dan memaksiamalkan potensi di daerah. Juga penyerapan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga kegiatan perekonomian di daerah berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. ‘’Di daerah ada yang namanya Inspektorat dan Bappeda, sehingga penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan tepat waktu. Segala sesuatunya harus dimaksimalkan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional,’’tegas Sarman di Jakarta Jumat (25/6/2021).
Pemeritah daerah, harus menyadari bahwa sektor swasta sedang terpuruk. Sehingga anggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah bisa menjadi stimulus dalam rangka memberikan respons terhadap kondisi yang sedang dialami akibat pandemi Covid-19. Menurut Sarman, dalam rangka mendukung pemulhan perekonoman nasional, pemerintah daerah bisa mengakselerasi sektor-sektor yang mampu bergerak cepat di masa pandemi saat ini. Misalnya, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. ‘’Kalau dilihat di skala nasional sektor telekomunikasi, energi dan e-commerce sedang tumbuh pesat. Nah, di daerah dari sistem ekonomi tradisonal, yang bisa bertumbuh itu perkebunan, kelautan dan pertanian.
Varian yang penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Sejumlah strategi pemulihan ekonomi sudah dilaksanakan Pemerintah, di antaranya dengan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021, dengan anggaran mencapai Rp699,43 triliun (atau naik 21% dari realisasi PEN 2020). Program kesehatan dan perlindungan sosial difokuskan untuk menjaga kesehatan publik dan daya beli masyarakat.
Selain itu, dukungan PEN juga diarahkan kepada dunia usaha dan menjaga keberlangsungan sektor strategis. Realisasi Program PEN sampai 9 April 2021 mencapai Rp130,16 triliun atau 18,6% dari pagu. Peran ekonomi daerah dalam kondisi saat ini sangat penting untuk menopang percepatan pemulihan ekonomi nasional. Daya tahan sektor riil dan sektor keuangan serta kecepatan pemulihan ekonomi nasional sangat bergantung pada efektivitas implementasi stimulus perekonomian yang dilakukan daerah.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang menegaskan, dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional, pemerintah daerah di seluruh Indonesia perlu menggali dan memaksiamalkan potensi di daerah. Juga penyerapan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga kegiatan perekonomian di daerah berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. ‘’Di daerah ada yang namanya Inspektorat dan Bappeda, sehingga penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan tepat waktu. Segala sesuatunya harus dimaksimalkan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional,’’tegas Sarman di Jakarta Jumat (25/6/2021).
Pemeritah daerah, harus menyadari bahwa sektor swasta sedang terpuruk. Sehingga anggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah bisa menjadi stimulus dalam rangka memberikan respons terhadap kondisi yang sedang dialami akibat pandemi Covid-19. Menurut Sarman, dalam rangka mendukung pemulhan perekonoman nasional, pemerintah daerah bisa mengakselerasi sektor-sektor yang mampu bergerak cepat di masa pandemi saat ini. Misalnya, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. ‘’Kalau dilihat di skala nasional sektor telekomunikasi, energi dan e-commerce sedang tumbuh pesat. Nah, di daerah dari sistem ekonomi tradisonal, yang bisa bertumbuh itu perkebunan, kelautan dan pertanian.
Lihat Juga :
