Antisipasi Gejolak Harga Pakan, Kemendag Siapkan Harga Acuan yang Dinamis
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan revisi Permendag no 7 tahun 2020 dengan membuat harga acuan ayam hidup yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan biaya produksi.
Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Isy Karim mengatakan, dengan adanya revisi ini maka harga acuan bisa mengantisipasi kenaikan biaya produksi.
“Sebagai salah satu upaya stabilisasi harga komoditi barang kebutuhan pokok, saat ini Kemendag sedang merevisi Permendag 07/2020 tentang Harga Acuan dengan memperhitungkan biaya input yang bersifat dinamis dengan menggunakan koefisien dan konstanta,” ungkapnya dalam webinar “Geliat Industri Perunggasan: Harga Pakan, DOC dan Ayam Hidup” di Jakarta, Rabu (30/6/2021).
Menurut dia, revisi Permendag tersebut menetapkan penghitungan harga acuan yang berbasis harga input serta menetapkan koefisien pengali masing-masing komoditi barang kebutuhan pokok.
Harga acuan merupakan tingkat harga wajar dengan mempertimbangkan struktur biaya produksi dan distribusi, termasuk keuntungan masing-masing pelaku usaha. Harga acuan ini menjadi indikator pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Sebagai catatan, beberapa waktu lalu harga jagung lokal yang digunakan sebagai bahan pakan ternak sempat naik hingga Rp6.000 per kilogram. Padahal, harga acuan pemerintah yakni paling tinggi Rp3.150 per kg untuk kadar air 15% atau paling rendah Rp2.500 per kg untuk kadar air 35% di tingkat petani.
Melambungnya harga jagung ikut mengerek harga pakan dari Rp6.974 per kg pada awal tahun menjadi Rp7.379 per Mei 2021 bahkan Rp8.000 per Juni ini. Akibat kenaikan ini, pelaku usaha dan industri peternakan unggas merasakan dampak signifikan dari meningkatnya biaya pembelian bahan baku dan harga pokok produksi (HPP) ayam hidup.
Posisi jagung dan kedelai semakin penting bagi Indonesia. Ketika harga kedelai dan jagung melonjak, perusahaan pakan ternak dan para peternak menjerit, khususnya peternak unggas. Pasalnya, jagung dan kedelai merupakan bahan baku utama pakan ternak yaitu sekitar 65%.
Pengusaha makanan ternak menilai upaya pemerintah untuk importasi jagung belum efektif untuk menurunkan harga jagung lokal karena harga jagung di luar negeri juga sedang mahal.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak Timbul Sihombing mengungkapkan, pemerintah idealnya punya cadangan jagung sebagai penyangga stok nasional agar dapat menjaga stabilitas harga dan suplai jagung dalam negeri.
Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Makmun mengatakan, dalam 10 tahun terakhir memang terjadi kenaikan produksi jagung dan sentra-sentra produksi jagung baru juga bermunculan di luar Pulau Jawa.
Adapun kenaikan produksi terjadi di pulau Sumatera dari 23,46% (tahun 2010) menjadi 27,33% (tahun 2020) dan Pulau Sulawesi dari 15,08% (tahun 2010) menjadi 19,83% (tahun 2020).
“Dari 87 pabrik pakan yang ada, sebanyak 63 pabrik pakan (72,41%) berada di Pulau Jawa. Pada tahun 2020 akan terdapat sekitar 8,66 juta ton produksi jagung yang dihasilkan dari wilayah yang tidak terdapat pabrik pakan, atau setara 29,75% dari total produksi jagung nasional,” paparnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga jagung, Kementan sudah melakukan impor gandum yang bisa digunakan sebagai substitusi jagung untuk bahan pakan ternak. Menurut Makmun, pemerintah belum membuka impor jagung karena harganya yang masih tinggi di pasar internasional.
Isy menambahkan, Kemendag sudah meminta Perum Bulog untuk menyerap jagung yang ada di luar pulau Jawa dan dibawa ke Jawa. Hal ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak.
Sementara itu, terkait oversupply ayam hidup tahun 2021, Makmun menyebut hal ini efek dari importasi Grand Parent Stock (GPS) pada tahun 2019 yang cukup tinggi dan juga penurunan demand dan mobilitas masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, Kementan akan terus melakukan pengendalian supply berupa pengurangan telur tetas umur 19 hari dan dievaluasi tiap bulannya untuk menjaga keseimbangan supply-demand, sambil menunggu adanya pemulihan ekonomi.
Ke depannya, imbuh Makmun, untuk alokasi GPS pada tahun-tahun mendatang akan lebih diperhatikan kemampuan hilirisasi setiap importir sehingga setiap pelaku dapat mempertanggungjawabkan produksinya masing masing.
Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Isy Karim mengatakan, dengan adanya revisi ini maka harga acuan bisa mengantisipasi kenaikan biaya produksi.
“Sebagai salah satu upaya stabilisasi harga komoditi barang kebutuhan pokok, saat ini Kemendag sedang merevisi Permendag 07/2020 tentang Harga Acuan dengan memperhitungkan biaya input yang bersifat dinamis dengan menggunakan koefisien dan konstanta,” ungkapnya dalam webinar “Geliat Industri Perunggasan: Harga Pakan, DOC dan Ayam Hidup” di Jakarta, Rabu (30/6/2021).
Menurut dia, revisi Permendag tersebut menetapkan penghitungan harga acuan yang berbasis harga input serta menetapkan koefisien pengali masing-masing komoditi barang kebutuhan pokok.
Harga acuan merupakan tingkat harga wajar dengan mempertimbangkan struktur biaya produksi dan distribusi, termasuk keuntungan masing-masing pelaku usaha. Harga acuan ini menjadi indikator pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Sebagai catatan, beberapa waktu lalu harga jagung lokal yang digunakan sebagai bahan pakan ternak sempat naik hingga Rp6.000 per kilogram. Padahal, harga acuan pemerintah yakni paling tinggi Rp3.150 per kg untuk kadar air 15% atau paling rendah Rp2.500 per kg untuk kadar air 35% di tingkat petani.
Melambungnya harga jagung ikut mengerek harga pakan dari Rp6.974 per kg pada awal tahun menjadi Rp7.379 per Mei 2021 bahkan Rp8.000 per Juni ini. Akibat kenaikan ini, pelaku usaha dan industri peternakan unggas merasakan dampak signifikan dari meningkatnya biaya pembelian bahan baku dan harga pokok produksi (HPP) ayam hidup.
Posisi jagung dan kedelai semakin penting bagi Indonesia. Ketika harga kedelai dan jagung melonjak, perusahaan pakan ternak dan para peternak menjerit, khususnya peternak unggas. Pasalnya, jagung dan kedelai merupakan bahan baku utama pakan ternak yaitu sekitar 65%.
Pengusaha makanan ternak menilai upaya pemerintah untuk importasi jagung belum efektif untuk menurunkan harga jagung lokal karena harga jagung di luar negeri juga sedang mahal.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak Timbul Sihombing mengungkapkan, pemerintah idealnya punya cadangan jagung sebagai penyangga stok nasional agar dapat menjaga stabilitas harga dan suplai jagung dalam negeri.
Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Makmun mengatakan, dalam 10 tahun terakhir memang terjadi kenaikan produksi jagung dan sentra-sentra produksi jagung baru juga bermunculan di luar Pulau Jawa.
Adapun kenaikan produksi terjadi di pulau Sumatera dari 23,46% (tahun 2010) menjadi 27,33% (tahun 2020) dan Pulau Sulawesi dari 15,08% (tahun 2010) menjadi 19,83% (tahun 2020).
“Dari 87 pabrik pakan yang ada, sebanyak 63 pabrik pakan (72,41%) berada di Pulau Jawa. Pada tahun 2020 akan terdapat sekitar 8,66 juta ton produksi jagung yang dihasilkan dari wilayah yang tidak terdapat pabrik pakan, atau setara 29,75% dari total produksi jagung nasional,” paparnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga jagung, Kementan sudah melakukan impor gandum yang bisa digunakan sebagai substitusi jagung untuk bahan pakan ternak. Menurut Makmun, pemerintah belum membuka impor jagung karena harganya yang masih tinggi di pasar internasional.
Isy menambahkan, Kemendag sudah meminta Perum Bulog untuk menyerap jagung yang ada di luar pulau Jawa dan dibawa ke Jawa. Hal ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak.
Sementara itu, terkait oversupply ayam hidup tahun 2021, Makmun menyebut hal ini efek dari importasi Grand Parent Stock (GPS) pada tahun 2019 yang cukup tinggi dan juga penurunan demand dan mobilitas masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, Kementan akan terus melakukan pengendalian supply berupa pengurangan telur tetas umur 19 hari dan dievaluasi tiap bulannya untuk menjaga keseimbangan supply-demand, sambil menunggu adanya pemulihan ekonomi.
Ke depannya, imbuh Makmun, untuk alokasi GPS pada tahun-tahun mendatang akan lebih diperhatikan kemampuan hilirisasi setiap importir sehingga setiap pelaku dapat mempertanggungjawabkan produksinya masing masing.
(ind)
Lihat Juga :
