Agar PPKM Darurat Lebih Efektif, Pengamat Kebijakan Publik Usulkan 2 Hal Ini
Sabtu, 03 Juli 2021 - 19:18 WIB
loading...
Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali diyakini dapat meredam lonjakan kasus positif Covid-19 belakangan ini. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan dukungannya atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang berlangsung 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan tersebut diakui perlu diambil pemerintah demi mengendalikan lonjakan penyebaran Covid-19.
"Puskepi mendukung PPKM Darurat dan berharap ketentuan ini diberlakukan hingga angka terpapar sudah jauh di bawah yang ada saat ini," ujar Sofyano di Jakarta, Sabtu (3/7/2021).
Baca Juga: Menkeu Pastikan Dukungan APBN untuk Masyarakat di Masa PPKM Darurat
Namun, Sofyano juga mengusulkan dua hal yang menurutnya akan membuat kebijakan PPKM Darurat lebih efektif dalam meredam penyebaran wabah Covid-19. "Pertama, selain PPKM Darurat, pemerintah perlu membuat keputusan bahwa bagi masyarakat yang akan masuk dan keluar pulau Jawa dan Bali untuk divaksin atau telah divaksin," ujarnya.
Kedua, lanjut dia, mewajibkan para pejabat pemerintah termasuk menteri, panglima TNI, kapolri, hingga kepala daerah membuat persyaratan yang sama bagi siapapun yang akan masuk ke gedung/kantor pemerintahan/TNI/Polri/BUMN. "Harus menunjukan bukti telah divaksin," tegasnya.
Sofyano yakin dengan dua hal itu PPKM akan lebih efektif sekaligus mempertegas pesan mengenai pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. Hingga saat ini, program vaksinasi sudah mencapai 1 juta dosis per hari. Namun, pemerintah menargetkan untuk ditingkatkan hingga 2 juta dosis per hari agar herd immunity segera tercapai.
Baca Juga: PPKM Darurat, Pemerintah Lacak Pergerakan Masyarakat via Sinyal Ponsel
Sebelumnya, Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan alasan diterapkannya PPKM Darurat. "Kita tahu kasus konfirmasi mengalami peningkatan tertinggi. terakhir 21.800 kasus baru dan kalau kita liat BOR (Bed Ocupancy Ratio) melebihi puncak pasca Nataru. Presiden memerintahkan kami untuk menyusun ini," tegas Luhut.
Kebijakan PPKM Darurat ini diambil setelah mendengar masukan dari banyak pihak yang terkait, baik dari sektor usaha hingga kalangan kedokteran dan pakar yang memahami tentang situasi pandemi saat ini. Luhut pun memastikan bahwa PPKM Darurat ini adalah suatu hal yang sudah dipersiapkan secara maksimal. "Kami sudah bicara dengan para Gubernur, Walikota, Bupati dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini semua dengan tegas," ujarnya.
"Puskepi mendukung PPKM Darurat dan berharap ketentuan ini diberlakukan hingga angka terpapar sudah jauh di bawah yang ada saat ini," ujar Sofyano di Jakarta, Sabtu (3/7/2021).
Baca Juga: Menkeu Pastikan Dukungan APBN untuk Masyarakat di Masa PPKM Darurat
Namun, Sofyano juga mengusulkan dua hal yang menurutnya akan membuat kebijakan PPKM Darurat lebih efektif dalam meredam penyebaran wabah Covid-19. "Pertama, selain PPKM Darurat, pemerintah perlu membuat keputusan bahwa bagi masyarakat yang akan masuk dan keluar pulau Jawa dan Bali untuk divaksin atau telah divaksin," ujarnya.
Kedua, lanjut dia, mewajibkan para pejabat pemerintah termasuk menteri, panglima TNI, kapolri, hingga kepala daerah membuat persyaratan yang sama bagi siapapun yang akan masuk ke gedung/kantor pemerintahan/TNI/Polri/BUMN. "Harus menunjukan bukti telah divaksin," tegasnya.
Sofyano yakin dengan dua hal itu PPKM akan lebih efektif sekaligus mempertegas pesan mengenai pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. Hingga saat ini, program vaksinasi sudah mencapai 1 juta dosis per hari. Namun, pemerintah menargetkan untuk ditingkatkan hingga 2 juta dosis per hari agar herd immunity segera tercapai.
Baca Juga: PPKM Darurat, Pemerintah Lacak Pergerakan Masyarakat via Sinyal Ponsel
Sebelumnya, Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan alasan diterapkannya PPKM Darurat. "Kita tahu kasus konfirmasi mengalami peningkatan tertinggi. terakhir 21.800 kasus baru dan kalau kita liat BOR (Bed Ocupancy Ratio) melebihi puncak pasca Nataru. Presiden memerintahkan kami untuk menyusun ini," tegas Luhut.
Kebijakan PPKM Darurat ini diambil setelah mendengar masukan dari banyak pihak yang terkait, baik dari sektor usaha hingga kalangan kedokteran dan pakar yang memahami tentang situasi pandemi saat ini. Luhut pun memastikan bahwa PPKM Darurat ini adalah suatu hal yang sudah dipersiapkan secara maksimal. "Kami sudah bicara dengan para Gubernur, Walikota, Bupati dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini semua dengan tegas," ujarnya.
(fai)
Lihat Juga :
