Erick Thohir Minta Biofarma Tingkatkan Produksi Vaksin

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendukung upaya Biofarma meningkatkan produksi vaksin perhari di tengah kasus Covid-19 yang terus meningkat. Dengan produksi dosis vaksin Covid-19 yang rata-rata setiap bulannya 12 juta dosis saat ini mencapai lebih 20 juta dosis per bulan. Sebab itu, Biofarma didorong untuk menaikkan produksi hingga dua kali lipat.

Berdasarkan data, distribusi Biofarma per hari ini mencapai target pengiriman 73.730.600 dosis, yang sudah terkirim mencapai 62.538.900 dosis ke seluruh Indonesia melalui 883 delivery order (DO). Bahkan saat ini masih terdapat 16,5 juta dosis alokasi yang masih dalam proses keluarnya lot release dari Badan POM.

"Dari data terakhir, kita sudah menerima 105,5 juta bahan baku vaksin atau setara dengan 85 juta dosis vaksin jadi dan 14,2 juta vaksin yang langsung jadi," ujar Erick Thohir dalam kunjungan yang didampingi Dirut Biofarma, Honesti Basyir di Bandung, Sabtu (10/7/2021).



Menurut Erick, dari jumlah yang sudah dicek ke Biofarma, berapa yang sudah distribusikan ke seluruh Indonesia dan ditengah situasi pandemi yang meningkat ini sangat membantu tingatkan sebaran vaksin. "Saya support agar produksinya ditingkatkan semaksimal mungkin agar penyebaran vaksin lebih cepat, terutama untuk provinsi yang berstatus zona merah," tambahnya.

Sementara khusus di tiga provinsi di Pulau Jawa yang belakangan terjadi peningkatan jumlah pasien positif Covid-19, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, jumlah vaksin yang dikirim sudah melebihi rencana alokasi.



"Oleh karenanya, demi membanjiri provinsi yang masih berstatus zona merah, saya meminta Biofarma agar terjadi percepatan pula dalam distribusi. Vaksinasi masih menjadi salah satu penangkal utama di tengah pandemi ini, ," jelas Erick.

Kementerian dan perusahaan BUMN akan terus mengupayakan percepatan dan ketersediaan segala hal yang dibutuhkan masyarakat saat PPKM Darurat. Salah satunya menyediakan obat-obatan terapi penyembuhan Covid-19 di Apotek Kimia Farma. Sejak PPKM Darurat diberlakukan pada 3 Juli lalu, Kementerian BUMN mengambil langkah antisipatif dengan mengecek operasional perusahaan perusahaan BUMN yang dekat dengan kebutuhan rakyat.