Waduh! Masih Banyak Penumpang KRL Tidak Bawa STRP
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat masih banyak penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) yang belum menggunakan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) . Pencatatan tersebut merupakan hasil evaluasi kementerian saat ini.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti menyebut, sebagian besar dari mereka lebih banyak menggunakan surat izin dari pimpinan perusahaan masing-masing yang menjelaskan bahwa mereka merupakan pekerja dari sektor esensial dan kritikal yang dibolehkan tetap beraktifitas.
Baca Juga: Hari Pertama Pemberlakukan STRP, Stasiun MRT Blok M Sepi
Kesimpulan itu merupakan hasil pengamatan dan evaluasi Tim BPTJ yang ikut serta dalam pengawasan dan pengecekan di Stasiun di sejumlah stasiun. Misalnya Stasiun Bogor, Stasiun Bekasi, Stasiun Bojong Gede, Stasiun Cilebut, Stasiun Citayam, Stasiun Cikarang, dan Stasiun Depok.
"Kegiatan pengawasan itu sendiri melibatkan berbagai stakeholder seperti Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan setempat maupun personil PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)," ujar Polana, Senin (12/7/2021).
Kebijakan penggunaan STRP sendiri diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.
SE itu mencatat, pelaku perjalanan rutin kereta api komuter dalam wilayah aglomerasi wajib dilengkapi dengan STRP yang dikeluarkan Kepala Daerah setempat atau surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan masing-masing.
Bukan soal perkara STRP, sejumlah penumpang juga diketahui tidak menggunakan masker rangkap atau double saat ingin menggunakan KRL. Sementara terkait antrian, sepanjang hasil pengawasan yang dilakukan pada Senin (12/7/2021) pagi tadi, tidak terjadi tumpukan antrian yang berarti di stasiun stasiun KRL. "Hanya saja memang masih saja ada pengguna KRL yang belum menggunakan masker rangkap sehingga perlu diperingatkan petugas, " katanya
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti menyebut, sebagian besar dari mereka lebih banyak menggunakan surat izin dari pimpinan perusahaan masing-masing yang menjelaskan bahwa mereka merupakan pekerja dari sektor esensial dan kritikal yang dibolehkan tetap beraktifitas.
Baca Juga: Hari Pertama Pemberlakukan STRP, Stasiun MRT Blok M Sepi
Kesimpulan itu merupakan hasil pengamatan dan evaluasi Tim BPTJ yang ikut serta dalam pengawasan dan pengecekan di Stasiun di sejumlah stasiun. Misalnya Stasiun Bogor, Stasiun Bekasi, Stasiun Bojong Gede, Stasiun Cilebut, Stasiun Citayam, Stasiun Cikarang, dan Stasiun Depok.
"Kegiatan pengawasan itu sendiri melibatkan berbagai stakeholder seperti Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan setempat maupun personil PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)," ujar Polana, Senin (12/7/2021).
Kebijakan penggunaan STRP sendiri diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.
SE itu mencatat, pelaku perjalanan rutin kereta api komuter dalam wilayah aglomerasi wajib dilengkapi dengan STRP yang dikeluarkan Kepala Daerah setempat atau surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan masing-masing.
Bukan soal perkara STRP, sejumlah penumpang juga diketahui tidak menggunakan masker rangkap atau double saat ingin menggunakan KRL. Sementara terkait antrian, sepanjang hasil pengawasan yang dilakukan pada Senin (12/7/2021) pagi tadi, tidak terjadi tumpukan antrian yang berarti di stasiun stasiun KRL. "Hanya saja memang masih saja ada pengguna KRL yang belum menggunakan masker rangkap sehingga perlu diperingatkan petugas, " katanya
(nng)
Lihat Juga :
