Target Pertumbuhan Ekonomi Direvisi, Dana PEN Jadi Kunci
Selasa, 13 Juli 2021 - 10:15 WIB
loading...
A
A
A
“Dulu ada target 7% itu tidak akan tercapai. Komponen pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa seperti APBN termasuk di dalamnya dana PEN, konsumsi, investasi, ekspor dan impor,” kata dia.
Dia menambahkan, langkah pertama untuk membangkitkan perekonomian adalah mendongkrak daya beli masyarakat. Pasalnya salah satu komponen terbesar ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi masyarakat yang nyaris 58%. Menggeliatnya sektor ini, kata dia, akan memberikan efek domino pada usaha-usaha menengah ke bawah.
Baca juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Menkes: Lebih Baik Ekonomi Maju Perlahan
Di sisi lain, menurut dia, pengusaha membutuhkan insentif berupa penurunan berbagai biaya seperti listrik, pajak, dan pengurusan perpanjangan izin.
“Kalau diberikan transfer langsung ke pengusaha tidak terlalu signifikan. Yang dibutuhkan adalah menurunkan biaya. Dengan penurunan pajak, pasti semua akan mendapatkan,” katanya.
Dia juga mengkritik mekanisme untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi pelaku UMKM yang penghasilan brutonya kurang dari Rp4,8 miliar. Menurutnya, prosedur pengurusannya sulit sehingga banyak UMKM yang tidak memanfaatkannya. “Akhirnya tidak terpakai juga tahun lalu. Dari (anggaran) Rp2 triliun, hanya terpakai sekitar Rp500 miliar,” ucap pria yang menjabat sebagai Ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik tersebut.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan, untuk mengatasai dampak Covid-19, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bahu-membahu satu sama lain.
Menurut dia, pemulihan ekonomi ini berjalan jika vaksinasi untuk 70-80% masyarakat terealisasi dengan cepat. Johnny menilai langkah pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak sudah tepat, terutama saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sebab sebagian masyarakat “dipaksa” tinggal di rumah.
“Tapi kan perusahaannya juga kena. Untuk itu harus ada (bantuan), mungkin tidak harus cash. Salah satu contohnya, PPnBM diperpanjang dan insentif lain dalam rangka membantu usaha dan industri tetap berjalan. Kalau tidak jalan, pasti mati,” ujarnya kemarin.
Dia mengatakan, jika dunia usaha mati akan berat untuk kembali bangkit. Dia menerangkan skema bantuan untuk dunia usaha tidak hanya dilakukan Pemerintah Indonesia. Negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Singapura pun memberikan insentif.
“Kalau (soal) efektifvitas, kalau enggak ada PEN, hancur. PEN ini bisa kelihatan itu enam bulan yang dulu walaupun tidak sempurna. Masih ada orang yang mencela dan segala macam, dengan adanya korupsi. Paling sedikit itu tindakan-tindakan yang harus dilakukan pemerintah,” tuturnya.
Kendati demikian Johnny tak mau mengomentari wacana penambahan dana PEN. Namun dia juga yakin pemerintah telah menghitung dan memiliki data sebagai basis penambahan anggaran. Johnny mendorong pemerintah untuk fokus mengatasi Covid-19 terlebih dahulu. Saat ini masyarakat dihantui kekhawatiran terpapar virus Sars Cov-II ketika beraktivitas di luar rumah. Apalagi kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir selalu di atas 35.000 kasus.
“Enggak ada jalan lain yang harus didahulukan adalah menangani penyakitnya. Di samping itu perlu menjaga industri-industri agar tidak mati. Harus lebih seimbang antara usaha dengan penagnanan Covid-19. Kalau sekarang PPKM, salah satu dasarnya bahwa ini mengunci semua lini supaya Covid-19 tidak berkembang liar,” paparnya.
Dia menambahkan, langkah pertama untuk membangkitkan perekonomian adalah mendongkrak daya beli masyarakat. Pasalnya salah satu komponen terbesar ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi masyarakat yang nyaris 58%. Menggeliatnya sektor ini, kata dia, akan memberikan efek domino pada usaha-usaha menengah ke bawah.
Baca juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Menkes: Lebih Baik Ekonomi Maju Perlahan
Di sisi lain, menurut dia, pengusaha membutuhkan insentif berupa penurunan berbagai biaya seperti listrik, pajak, dan pengurusan perpanjangan izin.
“Kalau diberikan transfer langsung ke pengusaha tidak terlalu signifikan. Yang dibutuhkan adalah menurunkan biaya. Dengan penurunan pajak, pasti semua akan mendapatkan,” katanya.
Dia juga mengkritik mekanisme untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi pelaku UMKM yang penghasilan brutonya kurang dari Rp4,8 miliar. Menurutnya, prosedur pengurusannya sulit sehingga banyak UMKM yang tidak memanfaatkannya. “Akhirnya tidak terpakai juga tahun lalu. Dari (anggaran) Rp2 triliun, hanya terpakai sekitar Rp500 miliar,” ucap pria yang menjabat sebagai Ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik tersebut.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan, untuk mengatasai dampak Covid-19, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bahu-membahu satu sama lain.
Menurut dia, pemulihan ekonomi ini berjalan jika vaksinasi untuk 70-80% masyarakat terealisasi dengan cepat. Johnny menilai langkah pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak sudah tepat, terutama saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sebab sebagian masyarakat “dipaksa” tinggal di rumah.
“Tapi kan perusahaannya juga kena. Untuk itu harus ada (bantuan), mungkin tidak harus cash. Salah satu contohnya, PPnBM diperpanjang dan insentif lain dalam rangka membantu usaha dan industri tetap berjalan. Kalau tidak jalan, pasti mati,” ujarnya kemarin.
Dia mengatakan, jika dunia usaha mati akan berat untuk kembali bangkit. Dia menerangkan skema bantuan untuk dunia usaha tidak hanya dilakukan Pemerintah Indonesia. Negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Singapura pun memberikan insentif.
“Kalau (soal) efektifvitas, kalau enggak ada PEN, hancur. PEN ini bisa kelihatan itu enam bulan yang dulu walaupun tidak sempurna. Masih ada orang yang mencela dan segala macam, dengan adanya korupsi. Paling sedikit itu tindakan-tindakan yang harus dilakukan pemerintah,” tuturnya.
Kendati demikian Johnny tak mau mengomentari wacana penambahan dana PEN. Namun dia juga yakin pemerintah telah menghitung dan memiliki data sebagai basis penambahan anggaran. Johnny mendorong pemerintah untuk fokus mengatasi Covid-19 terlebih dahulu. Saat ini masyarakat dihantui kekhawatiran terpapar virus Sars Cov-II ketika beraktivitas di luar rumah. Apalagi kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir selalu di atas 35.000 kasus.
“Enggak ada jalan lain yang harus didahulukan adalah menangani penyakitnya. Di samping itu perlu menjaga industri-industri agar tidak mati. Harus lebih seimbang antara usaha dengan penagnanan Covid-19. Kalau sekarang PPKM, salah satu dasarnya bahwa ini mengunci semua lini supaya Covid-19 tidak berkembang liar,” paparnya.
Lihat Juga :
