Litigasi PR Diperlukan Saat Perusahaan Tersangkut Masalah Hukum
loading...
Widyaretna Buenastuti (kanan), Director dan Senior Consultant di Inke Maris & Associates saat berbicara pada acara live Instagram @2n_prnavigation di Jakarta, Jumat (16/7).
A
A
A
JAKARTA - Litigasi Public Relations (PR) berperan penting dalam membantu sebuah perusahaan ketika tersangkut masalah hukum. Perannya menjadi sangat penting di era informasi yang begitu terbuka seperti sekarang.
“Litigasi PR ini hadir karena saat ini semakin banyak orang yang mulai membawa setiap masalahnya ke ranah hukum serta mempublikasikannya ke media,” kata Widyaretna Buenastuti, Director dan Senior Consultant di Inke Maris & Associates saat berbicara pada acara live Instagram @2n_prnavigation di Jakarta, Jumat (16/7).
(Baca juga:30 BUMN dan 68 BUMD Dinilai Mumpuni dalam Digital Public Relations)
Diskusi tersebut, dipandu oleh Firsan Nova yang menjadi co-founder dari 2N PR Navigation. Kegiatan tersebut digelar secara daring.
Widyaretna mengatakan ketika sudah ada media yang terlibat dalam masalah yang muncul, maka hal itu tidak bisa hanya ditangani oleh bagian legal saja. “Tetapi PR juga harus berperan aktif untuk menjaga reputasi perusahaan,” jelasnya.
(Baca juga:Tren dan Solusi Masa Depan Public Relations (Catatan Akhir Tahun)
Widyaretna menjelaskan litigasi PR ini sesungguhnya merupakan bentuk kolaborasi dari tiga cabang keilmuan, yakni hukum, komunikasi, dan advokasi. “Untuk menjadi expert di bidang Litigasi PR ini, maka seorang PR harus memahami tentang hukum, dunia media, dan juga tentang PR itu sendiri,” katanya.
Pada era di mana informasi berjalan sangat cepat melalui media sosial dan media massa, Widyaretna mengatakan, kolaborasi dari tiga cabang keilmuan itu menjadi berperan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. “Percuma terbukti tidak bersalah secara legal, tetapi reputasinya malah tercoreng,” ujarnya.
(Baca juga:40 Insan Public Relations Mendapatkan Pengakuan dari Iconomics)
Setiap ada permasalahan hukum yang dialami perusahaan, kata Widyaretna, maka hal itu harus bisa diminimalisasi dengan pengelolaan proses komunikasi. Hal ini diperlukan, kata dia, agar masalah hukum tersebut tidak berkembang menjadi risiko hukum yang lebih besar. “Di sinilah peran PR harus dioptimalkan” kata wanita yang juga berprofesi sebagai dosen.
“Litigasi PR ini hadir karena saat ini semakin banyak orang yang mulai membawa setiap masalahnya ke ranah hukum serta mempublikasikannya ke media,” kata Widyaretna Buenastuti, Director dan Senior Consultant di Inke Maris & Associates saat berbicara pada acara live Instagram @2n_prnavigation di Jakarta, Jumat (16/7).
(Baca juga:30 BUMN dan 68 BUMD Dinilai Mumpuni dalam Digital Public Relations)
Diskusi tersebut, dipandu oleh Firsan Nova yang menjadi co-founder dari 2N PR Navigation. Kegiatan tersebut digelar secara daring.
Widyaretna mengatakan ketika sudah ada media yang terlibat dalam masalah yang muncul, maka hal itu tidak bisa hanya ditangani oleh bagian legal saja. “Tetapi PR juga harus berperan aktif untuk menjaga reputasi perusahaan,” jelasnya.
(Baca juga:Tren dan Solusi Masa Depan Public Relations (Catatan Akhir Tahun)
Widyaretna menjelaskan litigasi PR ini sesungguhnya merupakan bentuk kolaborasi dari tiga cabang keilmuan, yakni hukum, komunikasi, dan advokasi. “Untuk menjadi expert di bidang Litigasi PR ini, maka seorang PR harus memahami tentang hukum, dunia media, dan juga tentang PR itu sendiri,” katanya.
Pada era di mana informasi berjalan sangat cepat melalui media sosial dan media massa, Widyaretna mengatakan, kolaborasi dari tiga cabang keilmuan itu menjadi berperan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. “Percuma terbukti tidak bersalah secara legal, tetapi reputasinya malah tercoreng,” ujarnya.
(Baca juga:40 Insan Public Relations Mendapatkan Pengakuan dari Iconomics)
Setiap ada permasalahan hukum yang dialami perusahaan, kata Widyaretna, maka hal itu harus bisa diminimalisasi dengan pengelolaan proses komunikasi. Hal ini diperlukan, kata dia, agar masalah hukum tersebut tidak berkembang menjadi risiko hukum yang lebih besar. “Di sinilah peran PR harus dioptimalkan” kata wanita yang juga berprofesi sebagai dosen.
Explore More