Ekonomi Rakyat Kecil Terdampak, Luhut: Perpanjangan PPKM Darurat Bukan Pilihan Mudah

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus koordinator PPKM Jawa-Bali 2021 Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan evaluasi dari pelaksanaan PPKM darurat ini yang telah diselenggarakan sejak 3 Juli 2021 lalu.

Luhut mengakui keputusan menerapkan PPKM Darurat bukan pilihan mudah bagi pemerintah, termasuk dalam menentukan apakah kebijakan ini akan diperpanjang ke depannya.

Dalam hal ini, pemerintah dihadapkan pada dilema antara keharusan untuk menekan laju virus Covid-19 varian delta dan menyelamatkan ekonomi rakyat kecil yang ikut terdampak.



"Di satu sisi dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktifitas di masyarakat. Mal dan pusat perbelanjaan harus tutup, karyawan pabrik dikurangi, yang masuk aja harus dipastikan protokol kesahatan, restoran dan tempat makan hanya melayani take away," kata Luhut melalui Konferensi Virtual, Sabtu (17/7/2021) malam.

Luhut memaparkan, dengan adanya kebijakan PPKM darurat, mobilitas masyarakat menjadi terhambat dan akan berdampak kepada pendapatan harian para pekerja dan pegadang kecil.



"Di satu sisi, bukan kebijakan yang mudah untuk melanjutkan PPKM ini, di sisi lain kita harus menekan penyebaran kasus varian delta yang eksponensial atau naik sangat tinggi. Bukan hal yang mudah, di mana kita harus menghentikan penyebaran virus ini agar para perawat, dokter, nakes di rumah sakit serta Puskesmas bisa menangani para pasien," tandasnya.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM darurat, presiden telah memerintahkan untuk memberikan bantuan dengan berbagai jenis bantuan sosial.