Vaksinasi Berbayar Sudah Dibatalkan, Ini Langkah Erick Thohir
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi pembatalan vaksinasi gotong royong individu yang sudah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembatalan program herd immunity itu disampaikan Kepala Negara pada Jumat (16/7) kemarin.
Erick menyebut, meski vaksinasi gotong royong individu yang rencananya digelar oleh PT Kimia Farma Tbk sudah dibatalkan, namun pelaksanaan vaksinasi berbayar itu masih terus difasilitasi pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk karyawan perusahaan swasta atau badan usaha. Saat ini, pemerintah sudah mendatangkan 1.408.000 vaksin Sinopharm yang digunakan oleh vaksin gotong royong.
Baca juga:Berkas Perkara Rampung, Kasus RJ Lino Segera Masuk Persidangan
"Saya rasa jelas program vaksin pemerintah itu, nanti Pak Budi (Menteri Kesehatan) menambahkan, tapi kami yang gotong royong jalan terus, dan kita bersama Kadin akan bekerja sama. Sekarang dari 1,4 juta sudah ter-deliver dan itu mayoritas swasta," ujar saat ditemui di kawasan Asrama Haji, Senin (19/7/2021).
Mantan Bos Inter Milan itu mengungkap, percepatan vaksinasi nasional tetap menjadi prioritas pemerintah. Melalui holding BUMN farmasi, pemerintah menggandeng sejumlah pihak untuk mengakselerasi pemulihan akibat masifnya penyebaran Covid-19.
"Jadi yang saya tekankan, tidak mungkin dengan pembangunan ekosistem sama-sama ini, BUMN berdiri sebagai menara gading. Tak mungkin, apalagi dengan vaksinasi gotong royong. Kita melibatkan banyak pihak swasta untuk bagian dari penyuntikan supaya hal ini bisa lebih cepat," kata dia.
Baca juga:Warna-warni Kain Kiswah Kakbah Sepanjang Sejarah
Senada, PT Bio Farma (Persero), selaku holding BUMN farmasi menyatakan, vaksinasi gotong royong individu merupakan bentuk penugasan. Jika terdapat pembatalan, maka manajemen mengikuti semua arahan pemerintah.
"Program vaksinasi gotong royong individu yg kemarin adalah merupakan bentuk penugasan. Terkait pembatalan, kami tentu akan mengikuti semua arahan pemerintah tersebut dan siap dengan penugasan yang baru dari pemerintah," ujar Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto, saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.
Erick menyebut, meski vaksinasi gotong royong individu yang rencananya digelar oleh PT Kimia Farma Tbk sudah dibatalkan, namun pelaksanaan vaksinasi berbayar itu masih terus difasilitasi pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk karyawan perusahaan swasta atau badan usaha. Saat ini, pemerintah sudah mendatangkan 1.408.000 vaksin Sinopharm yang digunakan oleh vaksin gotong royong.
Baca juga:Berkas Perkara Rampung, Kasus RJ Lino Segera Masuk Persidangan
"Saya rasa jelas program vaksin pemerintah itu, nanti Pak Budi (Menteri Kesehatan) menambahkan, tapi kami yang gotong royong jalan terus, dan kita bersama Kadin akan bekerja sama. Sekarang dari 1,4 juta sudah ter-deliver dan itu mayoritas swasta," ujar saat ditemui di kawasan Asrama Haji, Senin (19/7/2021).
Mantan Bos Inter Milan itu mengungkap, percepatan vaksinasi nasional tetap menjadi prioritas pemerintah. Melalui holding BUMN farmasi, pemerintah menggandeng sejumlah pihak untuk mengakselerasi pemulihan akibat masifnya penyebaran Covid-19.
"Jadi yang saya tekankan, tidak mungkin dengan pembangunan ekosistem sama-sama ini, BUMN berdiri sebagai menara gading. Tak mungkin, apalagi dengan vaksinasi gotong royong. Kita melibatkan banyak pihak swasta untuk bagian dari penyuntikan supaya hal ini bisa lebih cepat," kata dia.
Baca juga:Warna-warni Kain Kiswah Kakbah Sepanjang Sejarah
Senada, PT Bio Farma (Persero), selaku holding BUMN farmasi menyatakan, vaksinasi gotong royong individu merupakan bentuk penugasan. Jika terdapat pembatalan, maka manajemen mengikuti semua arahan pemerintah.
"Program vaksinasi gotong royong individu yg kemarin adalah merupakan bentuk penugasan. Terkait pembatalan, kami tentu akan mengikuti semua arahan pemerintah tersebut dan siap dengan penugasan yang baru dari pemerintah," ujar Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto, saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.
(uka)