Perintah Luhut: Penyaluran Bansos Harus Cepat, Agar Masyarakat Engga Seliweran
Jum'at, 23 Juli 2021 - 08:18 WIB
loading...
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, bahwa efektivitas PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, bahwa efektivitas PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bantuan sosial ( bansos ) kepada masyarakat.
"Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," kata Menko Luhut.
Baca Juga: Bansos Hanya Obat Sementara, Pengusaha Muda Mengingatkan UMKM Butuh Dukungan Lebih
Saat ini Pemerintah menyalurkan bantuan sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog melalui PT POS Indonesia dan jaringan Bank Himbara. Menko Luhut juga menekankan, bahwa bansos juga penting bagi masyarakat yang positif dan dikarantina.
"Oleh karena itu sangat penting namanya bansos ini peranan penting karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantaun dan saya kira penting mendapat perhatian kita," beber Menko Luhut.
Jaringan Bank Himbara dan PT POS Indonesia menyampaikan bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai. Disamping itu, mereka menyampaikan bahwa untuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.
"Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan," tambah Menko Luhut.
Baca Juga: Deretan Bantuan Pemerintah Saat PPKM Darurat Diperpanjang, Ibu Hamil dan Balita Dapat Rp3 Juta
Lebih lanjut, Luhut juga menyampaikan agar PT POS Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi cluster baru saat masyarakat mengambil bansos ini.
"Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi cluster baru saat masyarakat mengambil bansos ini," tandasnya.
"Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," kata Menko Luhut.
Baca Juga: Bansos Hanya Obat Sementara, Pengusaha Muda Mengingatkan UMKM Butuh Dukungan Lebih
Saat ini Pemerintah menyalurkan bantuan sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog melalui PT POS Indonesia dan jaringan Bank Himbara. Menko Luhut juga menekankan, bahwa bansos juga penting bagi masyarakat yang positif dan dikarantina.
"Oleh karena itu sangat penting namanya bansos ini peranan penting karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantaun dan saya kira penting mendapat perhatian kita," beber Menko Luhut.
Jaringan Bank Himbara dan PT POS Indonesia menyampaikan bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai. Disamping itu, mereka menyampaikan bahwa untuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.
"Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan," tambah Menko Luhut.
Baca Juga: Deretan Bantuan Pemerintah Saat PPKM Darurat Diperpanjang, Ibu Hamil dan Balita Dapat Rp3 Juta
Lebih lanjut, Luhut juga menyampaikan agar PT POS Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi cluster baru saat masyarakat mengambil bansos ini.
"Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi cluster baru saat masyarakat mengambil bansos ini," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
