Anggaran Kementerian Dipangkas, Program Prioritas Harus Berjalan
Rabu, 04 Agustus 2021 - 16:29 WIB
loading...
Foto Ilustrasi/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah harus tetap menjalankan program-program prioritas meskipun terjadi pemotongan anggaran secara signifikan demi menekan dampak jangka panjang pandemi Covid-19. Program prioritas tersebut antara lain menyangkut pemulihan ekonomi hingga pendidikan.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan pemerintah harus meningkatkan kecepatan dan ketepatan bantuan kepada masyarakat maupun dunia usaha. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga harus dijalankan lebih efektif agar pandemi segera mereda dan mobilitas manusia bisa dilongggarkan.
Baca Juga : Negara Sudah Kantongi Rp2,2 Triliun dari Pajak Digital
“Bantuan tidak bisa sepenuhnya membantu UMKM. Pelaku UMKM lebih mengharapkan bisa bekerja normal,” kata Piter saat dihubungi media di Jakarta, Rabu (4/8/2021).
Pemerintah tahun ini menganggarkan Bantuan Presiden untuk UMKM (BPUM) sebesar Rp1,2 juta per penerima atau separuh dari besaran tahun lalu sebesar Rp2,4 juta per penerima yang disalurkan kepada sekitar 12,8 juta penerima bantuan. Penurunan nilai bantuan ini terjadi seiring keterbatasan dana pemerintah dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Pemerintah juga memutuskan memangkas anggaran di hampir semua kementerian dan mengalihkannya untuk penanganan pandemi.
Selain ekonomi, sektor pendidikan juga dinilai perlu mendapatkan perhatian ekstra. Pengamat Pendidikan, Andreas Tambah mengatakan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak. Selain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berbagai elemen masyarakat, BUMN, dan perusahaan swasta juga perlu turun tangan.
Hal ini diperlukan demi memastikan mutu pembelajaran tidak terus terpuruk di masa pandemi. “Pendidikan Indonesia bisa berdampak. Itu sudah teruji penelitiannya. Learning loss itu artinya tidak ada pembelajaran sama sekali sementara kita ada cuma mutunya tidak seperti yang tatap muka. Artinya terjadi penurunan kualitas pembelajaran,” kata Andreas.
Di antara program-program unggulan Kemendikbudristek yang perlu tetap dijalankan adalah Program Guru Penggerak (PGP), Program Organisasi Penggerak (POP), Program Sekolah Penggerak (PSP), Kampus Merdeka, dan berbagai program lainnya. Seluruh program strategis tersebut merupakan rangkaian Merdeka Belajar yang saling melengkapi satu sama lainnya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan pemerintah harus meningkatkan kecepatan dan ketepatan bantuan kepada masyarakat maupun dunia usaha. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga harus dijalankan lebih efektif agar pandemi segera mereda dan mobilitas manusia bisa dilongggarkan.
Baca Juga : Negara Sudah Kantongi Rp2,2 Triliun dari Pajak Digital
“Bantuan tidak bisa sepenuhnya membantu UMKM. Pelaku UMKM lebih mengharapkan bisa bekerja normal,” kata Piter saat dihubungi media di Jakarta, Rabu (4/8/2021).
Pemerintah tahun ini menganggarkan Bantuan Presiden untuk UMKM (BPUM) sebesar Rp1,2 juta per penerima atau separuh dari besaran tahun lalu sebesar Rp2,4 juta per penerima yang disalurkan kepada sekitar 12,8 juta penerima bantuan. Penurunan nilai bantuan ini terjadi seiring keterbatasan dana pemerintah dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Pemerintah juga memutuskan memangkas anggaran di hampir semua kementerian dan mengalihkannya untuk penanganan pandemi.
Selain ekonomi, sektor pendidikan juga dinilai perlu mendapatkan perhatian ekstra. Pengamat Pendidikan, Andreas Tambah mengatakan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak. Selain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berbagai elemen masyarakat, BUMN, dan perusahaan swasta juga perlu turun tangan.
Hal ini diperlukan demi memastikan mutu pembelajaran tidak terus terpuruk di masa pandemi. “Pendidikan Indonesia bisa berdampak. Itu sudah teruji penelitiannya. Learning loss itu artinya tidak ada pembelajaran sama sekali sementara kita ada cuma mutunya tidak seperti yang tatap muka. Artinya terjadi penurunan kualitas pembelajaran,” kata Andreas.
Di antara program-program unggulan Kemendikbudristek yang perlu tetap dijalankan adalah Program Guru Penggerak (PGP), Program Organisasi Penggerak (POP), Program Sekolah Penggerak (PSP), Kampus Merdeka, dan berbagai program lainnya. Seluruh program strategis tersebut merupakan rangkaian Merdeka Belajar yang saling melengkapi satu sama lainnya.
Lihat Juga :
