Gap Pasokan Vaksin Sebabkan Pemulihan Ekonomi Tidak Serentak

JAKARTA - Animo masyarakat di sejumlah daerah saat ini cukup tinggi untuk mendaftarkan vaksinasi . Namun tingginya minat masyarakat tidak diimbangi dengan ketersediaan vaksin, hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan tidak meratanya pemulihan ekonomi nasional .

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan distribusi vaksin menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan bersama. Sedangkan menurutnya kunci dari distribusi vaksin tersebut berada di tangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kan presiden sudah bilang ada pasokan vaksin impor yang menumpuk masih banyak, sementara animo masyarakat untuk vaksin tinggi, terilihat dari kerumunan orang yang mau divaksin di beberaapa tempat,” kata Bhima saat dihubungi media di Jakarta, Kamis (5/8/2021).


Seperti diberitakan, ribuan warga berdesakan saat mendaftar vaksinasi secara massal yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Polda Kalteng, dan Korem 102 Panju Panjung pada 5 Agustus 2021 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Bhima juga menjelaskan, gap pasokan vaksin tiap daerah bisa menyebabkan pemulihan ekonomi tidak serentak. Daerah yang vaksinasinya lambat, maka pemulihan ekonominya juga lambat.

“Kelihatannya agak absurd ya targetnya. Sekarang saja jumlah penduduk yang di vaksin dua dosis baru kisaran 7,7% untuk capai herd imunity kan harus 185 juta orang di vaksin. Masih jauh targetnya,” ujar Bhima.

Situs www.worldmeters.info mencatat per tanggal 3 Agustus 2021 jumlah kematian harian pasien covid-19 mencapai 1,598 jiwa. Bandingkan dengan Amerika sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia angka kematian harian di hari yang sama hanya 516. Demikian pula dengan India 561 kematian. Mengacu kepada data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mayoritas pasien Covid-19 yang meninggal tidak mau atau belum menerima vaksin.

Sementara itu, Ketua Umum Syarikat Islam Dr Hamdan Zoelva S.H., mendesak Kementerian Kesehatan untuk mempercepat distribusi vaksin.

“Syarikat Islam telah berkali-kali melakukan vaksinasi gratis bekerjasama dengan sejumlah lembaga. Kementerian Kesehatan perlu gerak cepat. Kondisi sudah sangat kritis. Kuncinya percepat distribusi vaksin ke berbagai daerah,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Ia mengaku prihatin dengan banyaknya daerah zona merah yang belum mendapatkan vaksin, khususnya di Pulau Jawa dan Madura. “Namun kedepannya, distribusi ke luar Jawa – Bali juga perlu segera dilakukan. Herd Imunity seperti yang dicanangkan Presiden itu baru terjadi jika dilakukan secara serentak dan merata,” tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin meminta Kementerian Kesehatan untuk mampu mengatasi persoalan kurangnya stok vaksin di sejumlah daerah. Ia menerima banyaknya keluhan kekurangan vaksin di sejumlah daerah.

Baca Juga: Begini Penampakan Kerumunan Antrean Pendaftaran Vaksinasi di Palangkaraya

“Jangan hanya di Pulau Jawa, atau dikelola juga oleh pemerintah pusat saja stok yang banyaknya. Daerah juga perlu melakukan vaksinasi,” kata Alifudin.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan berdasarkan data dari Kemenkes, sebanyak 90% pasien Covid-19 yang meninggal karena tidak mau atau belum divaksin. Hal ini selaras dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyatakan bahwa 99,5% orang yang meninggal karena Covid-19 selama 6 bulan terakhir, adalah orang tidak vaksin.