Menata Transportasi Multimoda Dalam Mewujudkan Visi Logistik Indonesia 2025

Rabu, 11 Agustus 2021 - 00:42 WIB
loading...
Menata Transportasi Multimoda Dalam Mewujudkan Visi Logistik Indonesia 2025
Dalam mempersiapkan visi logistik Indonesia di 2025. Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, angkutan multimoda saat ini memiliki tantangan tersendiri. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Dalam mempersiapkan visi logistik Indonesia di 2025, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Dirjen Perhubungan Darat , Budi Setiyadi mengatakan, angkutan multimoda saat ini memiliki tantangan tersendiri. Pertama, masalah dalam keterpaduan jaringan prasarana.

Kedua, masalah dalam keterpaduan jaringan pelayanan. Ketiga, masalah dalam pembinaan dan pengembangan usaha multimoda.

"Optimasi kapasitas pelabuhan dan pengembangan interkoneksi dengan hinterland dan hubungan internasional bisa jadi cara peningkatan keterpaduan jaringan prasarana," ujar Budi.

Baca Juga: Kemenhub Upayakan Percepatan Integrasi Layanan Logistik Nasional

Hal ini disampaikan dalam sambutannya saat webinar bertema 'Transportasi Multimodal Dalam Mewujudkan Visi Logistik Indonesia 2025' yang digagas oleh Indonesian Multimodal Transport Association (IMTA).

Di webinar ini, hadir sebagai narasumber, Dirjen Perhubungan Darat Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si sebagai Keynote Speaker, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia G L Kalake, Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Kes Phb Dr. H. Cris Kuntadi, SE, MM, Akademisi Institut Teknologi Sepuluh November Dr. Saut Gurning, VP Terminal PT Kereta Api Logistik, Didik Harijanto.



Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan, Cris Kuntadi menjelaskan, sejumlah permasalahan transportasi antarmoda/multimoda yang saat ini terjadi.

Dikatakannya, ada tiga masalah utama permasalahan transportasi antarmoda/multimoda. Pertama keterpaduan jaringan prasarana.

Dikatakannya, pembangunan jaringan prasarana transportasi di tingkat wilayah ditangani beberapa kementerian dan pemerintah daerah sehingga diperlukan unit organisasi untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan jaringan prasarana agar tidak terjadi kapasitas berlebih pada masing-masing moda.
Halaman :
Mungkin Anda Suka
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.3251 seconds (11.252#12.26)