BPK Berikan Opini WTP ke Laporan Keuangan Kementerian LHK
Sabtu, 14 Agustus 2021 - 14:37 WIB
loading...
A
A
A
Salah satu rekomendasi BPK-RI yaitu terkait permasalahan pendapatan. BPK-RI memberikan rekomendasi yaitu perbaikan sistem informasi teknologi yang terintegrasi diantara satker-satker di Kementerian LHK, Kementerian/Lembaga lainnya serta perusahaan pemegang ijin, kedua optimalisasi penagihan piutang PNBP dan ketiga dengan terintegrasi seluruh sistem diharapkan data produksi, perhitungan PNBP, dan penagihan piutang PNBP Kehutanan dapat diketahui secara On-Line Real-Time (OLRT).
“Rekomendasi tersebut sangat aplikatif untuk diterapkan, dan memberikan harapan yang tinggi untuk menghasilkan praktek tata pemerintahan yang lebih baik ke depan,” ucap Menteri Siti.
Baca Juga : 1,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Bakal Disalurkan di Lampung
Menurutnya, opini LK bukan merupakan tujuan akhir, namun merupakan jembatan atau sasaran antara menuju pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan dan akuntabel. KLHK selalu berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan dalam hal pemantapan komitmen pimpinan atas terlaksananya tata pemerintahan yang baik, penguatan Tata Kelola Keuangan dan Tata Kelola BMN dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK-RI.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri LHK, perwakilan BPK-RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup KLHK, serta para kepala Unit Pelaksana Teknis KLHK seluruh Indonesia yang hadir secara virtual melalui telekonferensi.
“Rekomendasi tersebut sangat aplikatif untuk diterapkan, dan memberikan harapan yang tinggi untuk menghasilkan praktek tata pemerintahan yang lebih baik ke depan,” ucap Menteri Siti.
Baca Juga : 1,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Bakal Disalurkan di Lampung
Menurutnya, opini LK bukan merupakan tujuan akhir, namun merupakan jembatan atau sasaran antara menuju pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan dan akuntabel. KLHK selalu berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan dalam hal pemantapan komitmen pimpinan atas terlaksananya tata pemerintahan yang baik, penguatan Tata Kelola Keuangan dan Tata Kelola BMN dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK-RI.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri LHK, perwakilan BPK-RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup KLHK, serta para kepala Unit Pelaksana Teknis KLHK seluruh Indonesia yang hadir secara virtual melalui telekonferensi.
(dar)
Lihat Juga :
