Catat! Ini Fokus Utama Kebijakan APBN Jokowi Tahun Depan
loading...
Presiden Jokowi menyampaikan ada enam fokus utama kebijakan APBN tahun depan. FOTO/Youtube
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ada enam fokus utama kebijakan APBN tahun depan . Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan dan pandemi Covid-19.
Fokus kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan dengan memberikan beberapa bantuan sosial. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan di Indonesia.
Ketiga, pemerintah akan memperkuat agenda ataupun kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
Keenam, pemerintah akan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien dengan memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 yang mencapai Rp2.708,7 triliun. Secara garis besar, anggaran tersebut terbagi menjadi 2 alokasi utama, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun.
Fokus kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan dengan memberikan beberapa bantuan sosial. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan di Indonesia.
Ketiga, pemerintah akan memperkuat agenda ataupun kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
Keenam, pemerintah akan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien dengan memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 yang mencapai Rp2.708,7 triliun. Secara garis besar, anggaran tersebut terbagi menjadi 2 alokasi utama, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun.
(nng)
Explore More