Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Intip Untung Rugi Pengembangan PLTS Atap di Tengah Target 3,6 GW
loading...
Direktur Jenderal, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana membeberkan, untung dan rugi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Dalam mendorong target bauran energi baru terbarukan (EBT) , pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap menjadi salah satu perhatian pemerintah. Bahkan Kementerian ESDM memasang target kapasitas terpasang pembangkit tersebut pada angka 3,6 Giga Watt (GW) di tahun 2025.
Direktur Jenderal, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana mengungkapkan, tingginya minat masyarakat kepada PLTS Atap akan memberikan peluang terhadap menurunnya konsumsi sumber energi fosil, yaitu batu bara.
"Terjadi penghematan dari konsumsi batubara sekitar 3 juta ton (per tahun)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).
Berdasarkan laporan dari International Renewable Energy (IRENA), penggunaan energi bersih tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 121.500 orang dan penurunan potensi Gas Rumah Kaca sebesar 5,4 juta ton CO2. "Ini akan ada investasi tambahan sekitar Rp45-64 triliun," sambung Dadan.
Potensi bisnis lain yang bisa dihasilkan adalah mendorong terciptanya green product. "Di dalam sistem perdagangan internasional mulai ada mekanisme baru bahwa produk itu harus dibuat dengan proses-proses yang lebih bersih sehingga produknya dikategorikan green produk dan tidak terkena pajak tambahan," jelas Dadan.
Pemerintah menyadari pengembangan PLTS atap yang semakin masif dapat mengurangi pertumbuhan pendapatan PT PLN (Persero). "Yang pertama pasti terjadi pengurangan pendapatan. Ini tidak bisa dihindari. Kalau 3,6 GW ini terpasang, setahun berkurang sekitar Rp5,7 triliun," ucap Dadan menegaskan.
Namun di sisi lain, hal tersebut juga dapat menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik PLN. "Potensi untuk menurunkan BPP sebesar 12,6 per kWh, mengurangi subsidi Rp0,9 triliun dalam satu tahun, termasuk kompensasi dari pemerintah Rp2,7 triliun," ungkap Dadan.
Manfaat bisnis lain yang mampu dibangun adalah ekspor - impor (eksim) listrik. "Pengadaan ekpor - impor diprediksi menghasilkan bisnis baru senilai Rp2 - 4 triliun," ungkap Dadan.
Direktur Jenderal, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana mengungkapkan, tingginya minat masyarakat kepada PLTS Atap akan memberikan peluang terhadap menurunnya konsumsi sumber energi fosil, yaitu batu bara.
"Terjadi penghematan dari konsumsi batubara sekitar 3 juta ton (per tahun)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).
Berdasarkan laporan dari International Renewable Energy (IRENA), penggunaan energi bersih tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 121.500 orang dan penurunan potensi Gas Rumah Kaca sebesar 5,4 juta ton CO2. "Ini akan ada investasi tambahan sekitar Rp45-64 triliun," sambung Dadan.
Potensi bisnis lain yang bisa dihasilkan adalah mendorong terciptanya green product. "Di dalam sistem perdagangan internasional mulai ada mekanisme baru bahwa produk itu harus dibuat dengan proses-proses yang lebih bersih sehingga produknya dikategorikan green produk dan tidak terkena pajak tambahan," jelas Dadan.
Pemerintah menyadari pengembangan PLTS atap yang semakin masif dapat mengurangi pertumbuhan pendapatan PT PLN (Persero). "Yang pertama pasti terjadi pengurangan pendapatan. Ini tidak bisa dihindari. Kalau 3,6 GW ini terpasang, setahun berkurang sekitar Rp5,7 triliun," ucap Dadan menegaskan.
Namun di sisi lain, hal tersebut juga dapat menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik PLN. "Potensi untuk menurunkan BPP sebesar 12,6 per kWh, mengurangi subsidi Rp0,9 triliun dalam satu tahun, termasuk kompensasi dari pemerintah Rp2,7 triliun," ungkap Dadan.
Manfaat bisnis lain yang mampu dibangun adalah ekspor - impor (eksim) listrik. "Pengadaan ekpor - impor diprediksi menghasilkan bisnis baru senilai Rp2 - 4 triliun," ungkap Dadan.
(akr)
Explore More