Simak Baik-baik! Tiga Menteri Jokowi Beberkan Realisasi Anggaran di Depan DPR
loading...
Tiga Menteri di Kabinet Indonesia Maju membeberkan realisasi anggaran masing-masing Kementerian hingga Agustus 2021 di depan Komisi V DPR RI saat dilaksanakannya rapat kerja (Raker). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Tiga Menteri di Kabinet Indonesia Maju membeberkan realisasi anggaran masing-masing Kementerian hingga Agustus 2021 di depan Komisi V DPR RI saat dilaksanakannya rapat kerja (Raker). Adapun ketiganya adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
Paparan realisasi anggaran diawali oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dari data yang disampaikan, hingga Agustus 2021 realisasi anggaran Kemenhub baru menyentuh angka 50 persen dari total pagu anggaran tahun ini senilai Rp 33,34 triliun. Sebelumnya, pada Maret 2021 menyentuh angka 11,15% atau Rp 3,72 triliun.
Untuk realisasi anggaran sepanjang 2020 menembus Rp34,72 triliun atau 95,58%. Capaian ini naik signifikan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 89,47%. Sedangkan, realisasi anggaran Kementerian PUPR hingga 24 Agustus 2021 mencapai Rp 67,66 triliun atau setara 49,10% dari total anggaran tahun ini yakni Rp137,8 triliun. Untuk serapan anggaran fisiknya mencapai 51,38%.
"Realisasi keuangan pagu anggaran tahun 2021 per 24 Agustus adalah sebesar Rp 67,66 triliun atau sebesar 49,10 persen dari total anggaran Rp137,8 triliun," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (26/8/2021).
Saat ini Kementerian PUPR tengah fokus untuk melakukan penyerapan anggaran yang ada melalui pelaksanaan sejumlah program. Seperti, mempercepat penyelesaian administrasi, kemudian realokasi anggaran antar paket untuk mempercepat pembayaran paket multi year contract (MYC) dengan progres tinggi.
Tercatat sesuai data e-monitoring, dari total pagu anggaran tahun 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp137,81 triliun, ditargetkan hingga akhir tahun 2021, realisasi belanja infrastruktur PUPR sebesar Rp137,23 triliun atau sebesar 98,12%.
Basuki Hadimuljono mencatat, agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).
Sementara, realisasi anggaran Kementerian Desa PDTT hingga Agustus tahun ini mencapai 47,15% dari total anggaran yang diterima sebesar Rp 3,08 triliun. Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar menyebut, terdapat selisih atau gap antara rencana penarikan dana yang sebesar 51,05% dengan realisasi yang dilakukan 47,15%, sehingga selisih mencapai 3,90%.
Adapun rincian serapan anggaran tahun di antaranya belanja pegawai sebesar 8,4 persen, belanja modal 1,4 persen, dan belanja barang 90,12%.
Paparan realisasi anggaran diawali oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dari data yang disampaikan, hingga Agustus 2021 realisasi anggaran Kemenhub baru menyentuh angka 50 persen dari total pagu anggaran tahun ini senilai Rp 33,34 triliun. Sebelumnya, pada Maret 2021 menyentuh angka 11,15% atau Rp 3,72 triliun.
Untuk realisasi anggaran sepanjang 2020 menembus Rp34,72 triliun atau 95,58%. Capaian ini naik signifikan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 89,47%. Sedangkan, realisasi anggaran Kementerian PUPR hingga 24 Agustus 2021 mencapai Rp 67,66 triliun atau setara 49,10% dari total anggaran tahun ini yakni Rp137,8 triliun. Untuk serapan anggaran fisiknya mencapai 51,38%.
"Realisasi keuangan pagu anggaran tahun 2021 per 24 Agustus adalah sebesar Rp 67,66 triliun atau sebesar 49,10 persen dari total anggaran Rp137,8 triliun," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (26/8/2021).
Saat ini Kementerian PUPR tengah fokus untuk melakukan penyerapan anggaran yang ada melalui pelaksanaan sejumlah program. Seperti, mempercepat penyelesaian administrasi, kemudian realokasi anggaran antar paket untuk mempercepat pembayaran paket multi year contract (MYC) dengan progres tinggi.
Tercatat sesuai data e-monitoring, dari total pagu anggaran tahun 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp137,81 triliun, ditargetkan hingga akhir tahun 2021, realisasi belanja infrastruktur PUPR sebesar Rp137,23 triliun atau sebesar 98,12%.
Basuki Hadimuljono mencatat, agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).
Sementara, realisasi anggaran Kementerian Desa PDTT hingga Agustus tahun ini mencapai 47,15% dari total anggaran yang diterima sebesar Rp 3,08 triliun. Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar menyebut, terdapat selisih atau gap antara rencana penarikan dana yang sebesar 51,05% dengan realisasi yang dilakukan 47,15%, sehingga selisih mencapai 3,90%.
Adapun rincian serapan anggaran tahun di antaranya belanja pegawai sebesar 8,4 persen, belanja modal 1,4 persen, dan belanja barang 90,12%.
(akr)
Explore More