Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi, Tax Rasio Perlu Naik Jadi 15%

Rabu, 01 September 2021 - 09:59 WIB
loading...
Guna Mendukung Pemulihan...
Guna mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah menurut pengamat perpajakan perlu menaikan tax rasio menjadi 15%. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Guna mendukung pemulihan ekonomi , pemerintah menurut pengamat perpajakan perlu menaikan tax rasio menjadi 15%. Pengamat Pajak sekaligus Partner of Tax Research & Training Services DDTC, Bawono Kristiaji menerangkan, pertumbuhan ekonomi harus ditopang secara merata, pembangunan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan apabila suatu negara mencapai rasio pajak minimal 15%.

“Apabila tax rasionya kecil pada titik tertentu suatu negara tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pelanjutan pembangunan,” kata Bawono saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (1/9/2021).

Baca Juga: Rasio Pajak RI Masih Rendah Dibandingkan Negara ASEAN Lain

Menurut Bawono, saat ini tax ratio pemerintah masih di bawah 10%. Oleh karena itu, berbagai agenda reformasi perpajakan untuk meningkatkan tax ratio diperlukan pemerintah termasuk mengenai RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Secara umum, dengan tax ratio 15% akan lebih menjamin ketersediaan dana. Tapi tentu ini akan melihat dinamika fiskal ke depan,” ujarnya.

Terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk negara agar bisa pulih dengan adanya pandemi, pihaknya memproyeksinya relatif sulit.

“Yang pasti, pengalaman dari berbagai krisis ekonomi sebelumnya menunjukkan bahwa pola pemulihan penerimaan pajak umumnya berjalan lebih lambat dari pemulihan ekonomi. Artinya, walau ekonomi sudah pulih, biasanya penerimaan pajak baru akan pulih beberapa saat setelahnya,” tambahnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DJP Gandeng Babinsa...
DJP Gandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak: Hanya Pendamping, Tak Perlu Khawatir
Era Coretax Didorong...
Era Coretax Didorong Jadi Momentum Reformasi Pemotongan Pajak Penghasilan
Soal Hapus Pajak JHT,...
Soal Hapus Pajak JHT, Purbaya Masih Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan
Cara Mengajukan Pembetulan...
Cara Mengajukan Pembetulan Data PBB-P2 secara Online, Simak Syarat dan Tahapannya
Purbaya dan Said Iqbal...
Purbaya dan Said Iqbal Mau Makan Siang Bareng Besok, Ada Apa?
Dorong Budaya Taat Pajak,...
Dorong Budaya Taat Pajak, Bapenda DKI Jakarta Beri Apresiasi Wajib Pajak PKB Teladan
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Punya KTP DKI dan Beli...
Punya KTP DKI dan Beli Rumah Pertama? Ini Syarat Dapat Diskon BPHTB 50 Persen
Menlu Iran: Israel Gunakan...
Menlu Iran: Israel Gunakan Uang Pajak AS untuk Bungkam Kritikus AS
Rekomendasi
Mahfud MD Ungkap Alasan...
Mahfud MD Ungkap Alasan KPK Harus Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Singgung Asas Konflik Kepentingan
5 Kebiasaan yang Bikin...
5 Kebiasaan yang Bikin Pencernaan Sehat dan Menurunkan Berat Badan
Daftar Lengkap Mutasi...
Daftar Lengkap Mutasi Besar-besaran di Kejaksaan, Dirdik Jampidsus hingga Kajati
Berita Terkini
Indonesia Punya 40%...
Indonesia Punya 40% Cadangan Nikel Dunia, Anehnya Tak Bisa Pimpin Rantai Pasok Baterai Global
1.500 Pekerja Tekstil...
1.500 Pekerja Tekstil Terancam Kena PHK, Said Iqbal Ungkap Lokasinya
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
Infografis
Usia Pensiun Pekerja...
Usia Pensiun Pekerja di Indonesia Naik Jadi 59 Tahun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved